Defenisi Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012

GambarMahkamah Agung belum lama ini mengeluarkan Peraturan Mahkama Agung (Perma) nomor 2 tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Langkah yang diambil MA tersebut tidak urung menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai langkah MA tersebut sebagai respon yang terburu-buru menyusul banyaknya kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat, seperti kasus nenek Minah dalam pencurian tiga buah kakao, pencurian semangka, pencurian kartu perdana senilai Rp.10.000,-, sampai kepada pencurian sandal jepit yang pelakunya anak di bawah umur.

Sementara itu pihak yang pro memandang Perma tersebut sebagai sebuah terobosan hukum oleh MA guna menutupi adanya kekurangan dan kelemahan dalam KUHP peninggalan Belanda yang dinilai banyak kalangan sudah “ketinggalan jaman”. Penulis sendiri berada di pihak yang pro bahwa keluarnya Perma tersebut sudah tepat sebagai bentuk tanggung jawab MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di negeri ini. MA memiliki kewenangan yang dilindungi konstitusi untuk menciptakan hukum ketika terjadi kekosongan hukum atau aturan yang ada tidak mampu mejangkau rasa keadilan masyarakat. MA juga wajib menggali dan menemukan hukum yang hidup di masyarakat yang dikenal dengan hukum tidak tertulis, tidak hanya terpaku pada rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.

Penulis menilai bahwa Perma tersebut juga dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum lainnya. Sebagai contoh Kepolisian, selama ini agak gamang dalam menangani suatu perkara khususnya perkara ringan, apakah akan meneruskan ke Pengadilan atau menghentikannya. Ketika ada laporan dari masyarakat, kemudian setelah dilakukan penyidikan ternyata cukup bukti, maka perkara tersebut diajukan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun kemudian muncul reaksi dan sorotan dari masyarakat bilamana kasus tersebut melibatkan anak-anak, wanita, orang lanjut usia, orang yang sangat miskin, atau nilai kerugian yang sangat kecil. Sebenarnya langkah Penyidik tidaklah salah karena sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara kita, namun karena alasan yang disebutkan di atas tadi timbul reaksi yang sangat keras dari masyarakat terutama karena pemberitaan yang berlebihan oleh media massa. Sementara di pihak lain, masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tersebut, juga menuntut rasa keadilan yang sama dengan yang dituntut masyarakat. Disinilah terjadi dilema bagi Kepolisian, antara meneruskan kasus tersebut ke pengadilan atau menghentikan penyidikan. Kalau diteruskan, tentunya akan mendapat reaksi berlanjut dari masyarakat yang dikuatirkan dapat menimbulkan ekses yang lain dan juga semakin memperburuk citra Polri di mata masyarakat karena dinilai tidak peka. Sebaliknya kalau dihentikan, Penyidik tidak punya dasar hukum yang kuat karena kasus tersebut sudah cukup bukti dan memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Belum lagi  adanya desakan dari pihak korban agar kasus tersebut diteruskan ke Pengadilan supaya jelas siapa yang salah dan siapa yang benar dan demi terwujudnya kepastian hukum, sehingga kalau diabaikan penyidik dapat diadukan baik melalui pengawasan internal maupun eksternal Polri. Kondisi inilah yang membuat penyidik berada pada posisi yang sulit, ibarat buah simalakamma dimakan ibu mati tidak dimakan bapak mati, sungguh suatu keputusan yang sulit.

Sebagaimana diketahui bahwa Perma no 2 tahun 2012 merevisi besaran nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan nilai denda yang dapat dijatukan. Jika sebelumnya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dengan nilai kerugian diatas dua ratus lima puluh rupiah diproses melalui acara pemeriksaan biasa yang bisa berlangsung lama dan berbelit-belit, maka berdasarkan pasal 1 Perma no 2 / 2012, perkara tindak pidana dengan nilai kerugian kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah digolongkan ke dalam tindak pidana ringan yang diproses melalui acara pemeriksaan cepat, dan tidak dapat dilakukan penahanan, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebelumnya banyak kasus-kasus yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diproses sebagai tindak pidana biasa. Seperti diketahui, KUHP diberlakukan pada tahun 1856 di zaman kolonial Hindia Belanda. Saat itu kerugian dibawah dua puluh lima rupiah dianggap sebagai tindak pidana ringan. Seiring perkembangan zaman, pada 1960 diubah menjadi maksimal Rp. 250 rupiah. Kini setelah 50 tahun lebih diubah menjadi Rp. 2,5 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perma tersebut yang berbunyi : “Kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah’ dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00″

Dengan keluarnya Perma no. 2 tahun 2012 tersebut, dapat dijadikan acuan bagi Penyidik dan penegak hukum lain dalam penanganan tindak pidana ringan sehingga dapat mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Meskipun kehadiran Perma tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan persoalan, karena pada dasarnya hanya mengatur tindak pidana mana yang dapat digolongkan tindak pidana ringan. Dengan demikian tindak pidana tersebut tetap dapat diajukan ke pengadilan, jika kedua belah pihak yang berperkara tidak ada niat menyelesaikannya diluar pengadilan (Restorative Justice). Padahal masyarakat sebenarnya menghendaki agar tindak pidana ringan tidak perlu diteruskan ke pengadilan tetapi cukup diselesaikan diluar pengadilan. Namun keinginan masyarakat tersebut tidak bisa serta merta diakomodir oleh penegak hukum karena hingga saat ini belum ada payung hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan (restorative justice) tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berdamai atau pihak korban mencabut pengaduannya jika perkaranya termasuk delik aduan. Keadilan restorasi (Restorative justice) hingga saat ini sebatas wacana di antara penegak hukum, namun belum ada aturan tertulis yang mengatur hal tersebut, sehingga tentunya belum bisa diterapkan secara maksimal, karena terbuka celah bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan melalui pra peradilan atau upaya hukum lainnya.

Sebenarnya jauh sebelum Perma tersebut lahir, Polri telah membuat terobosan dalam hal penyelesain tindak pidana ringan, dimana untuk perkara yang termasuk tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui Polmas (Community Policing) dengan melibatkan kedua belah pihak yang berperkara dan difasilitasi oleh Petugas Polmas serta tokoh masyarakat setempat, sehingga perkara tersebut tidak perlu sampai ke pengadilan. Program tersebut sudah berjalan lama dan cukup efektif mengurangi tumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan, kuncinya kedua belah pihak yang berperkara harus sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui musyawarah dan mufakat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun. Memang yang menjadi kendala selama ini salah satunya adalah rumusan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini terutama dalam hal besaran nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sehingga dengan kehadiran Perma tersebut, kendala tersebut bisa diatasi. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Perma tersebut dapat dijadikan pedoman oleh lembaga penegak hukum lainnya, karena Perma tersebut pada dasarnya hanya  mengikat para hakim dan tidak terhadap penegak hukum lainnya? Mengingat bahwa MA merupakan lembaga penegak hukum tertinggi di Negara kita, maka sejatinya peraturan yang dikeluarkan MA juga mengikat semua penegak hukum lainnya. Sehingga menurut hemat penulis, Perma tersebut dapat langsung diterapkan di semua instansi penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tapi untuk menghindari adanya kekeliruan di kalangan penegak hukum dan guna menyamakan persepsi, maka perlu ditindaklanjuti melalui Mahkejapol dengan menyusun semacam MOU yang mengikat semua instansi penegak hukum.

Demikian semoga bermanfaat.

About these ads

2 responses to “Defenisi Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012

  1. Masalah yg hampir sama, bgm menahan orang yg menguasai dg paksa tanah milik orang lain yg telah ber sertifikat Hak milik ? Bahkan orang terse but membangun sebuah Bangunan permanen, pasal apakah yg dapat diterapkan agar orang tersebut dapat ditahan,karen a bila tidak ditahan,maka dia Akan membangun terus,dia tdk mengambil keuntungan,Atau menggadaikan, Atau dishy kan, Atau disewakan, hanya dia kuasai,jd tdk bs diterapkan pasal 389,385,167 dll, bgmkah dg pemilik tanah yg sah? Apakah hanya penonton saja?

    • Permasalahan tanah merupakan salah satu yang sangat rumit di negeri ini, mulai dari peraturan yang kurang tegas hingga tumpang tindih sertifikat hak milik atas satu objek tanah. Terkait tindak pidana menguasai tanah milik orang lain tanpa hak, hingga saat ini belum ada undang-undang yang memberikan sanksi yang berat dan sepadan dengan tindak pidana tersebut. Padahal di mata masyarakat pada umumnya tindak pidana menguasai tanah milik orang lain apalagi yang sudah bersertifikat Hak Milik, menurut kita adalah suatu kejahatan yang luar biasa, karena menyangkut hak yang sangat berharga bagi setiap orang. Sejauh ini tindak pidana menguasai tanah milik orang lain tanpa hak, hanya bisa dikenakan pasal pelanggaran sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” dan Pasal 6 ayat (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):
      a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan,bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
      b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
      c. barangsiapa menyuruh,mengajak,membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
      d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
      (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.
      Dari bunyi pasal tersebut diatas jelas bahwa terhadap perbuatan pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah hanya diancam dengan hukuman maksimal 3 bulan dan digolongkan sebagai pelanggaran, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan hingga persidangan tersangka / terdakwa tidak dapat ditahan. Dalam praktek di lapangan tindak pidana tersebut hanya divonis dengan hukuman yang sangat ringan, seperti dalam putusan MA Nomor 1608 K/Pid/2002 dengan terdakwa MUHAMMAD SABAR BIN H. BORIN MAHMUD hanya divonis dengan denda sebesar Rp.50.000,00. tentunya sangat ringan dibandingkan dengan kerugian yang diderita olah pihak korban. Inilah yang seringkali memancing reaksi karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Semoga ke depan hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk membenahi regulasi di sektor pertanahan agar tidak timbul konflik di masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s