Masalah Tanah

Permasalahan tanah merupakan salah satu yang sangat rumit di negeri ini diantara sekian banyak permasalahan bangsa, mulai dari peraturan yang kurang tegas hingga tumpang tindih sertifikat hak milik atas objek tanah yang sama. Berdasarkan pengalaman, konflik yang berlatar belakang masalah tanah sangat banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan tidak sedikit yang memakan korban jiwa. Namun pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang membidangi masalah tanah mulai dari pusat sampai daerah seakan-akan abai dan tutup mata terhadap permasalahan tersebut. Tengoklah bagaimana rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk mengurus sertifikat tanah. Katakanlah hal tersebut dikarenakan BPN sangat hati-hati dalam mengeluarkan sertifikat, tapi kenapa masih juga terdapat sertifikat tanah yang tumpang tindih ?

Terkait tindak pidana menguasai tanah milik orang lain tanpa hak, hingga saat ini belum ada undang-undang yang memberikan sanksi yang berat dan sepadan dengan tindak pidana tersebut. Padahal di mata masyarakat tindak pidana menguasai tanah milik orang lain apalagi yang sudah bersertifikat Hak Milik, menurut kita adalah suatu kejahatan yang luar biasa, karena menyangkut hak hidup yang sangat berharga bagi setiap orang. Sejauh ini tindak pidana menguasai tanah milik orang lain tanpa hak, hanya bisa dikenakan pasal pelanggaran sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” dan Pasal 6 ayat (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):
a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan,bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
c. barangsiapa menyuruh,mengajak,membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
(3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Dari bunyi pasal tersebut diatas jelas bahwa terhadap perbuatan pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah hanya diancam dengan hukuman maksimal 3 bulan dan digolongkan sebagai pelanggaran, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan hingga persidangan tersangka / terdakwa tidak dapat ditahan. Dalam praktek di lapangan tindak pidana tersebut hanya divonis dengan hukuman yang sangat ringan, seperti dalam putusan MA Nomor 1608 K/Pid/2002 dengan terdakwa MUHAMMAD SABAR BIN H. BORIN MAHMUD hanya divonis dengan denda sebesar Rp.50.000,00. tentunya sangat ringan dibandingkan dengan kerugian yang diderita olah pihak korban. Inilah yang seringkali memancing reaksi karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Semoga ke depan hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk membenahi regulasi di sektor pertanahan agar tidak timbul konflik di masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s