Penegakan Hukum di Bawah Tekanan Opini

Gambar        Siapa saja yang luas wawasannya di bidang hukum, tentu akan sangat mengetahui kasus O.J. Simpson di Amerika Serikat. Dia adalah seorang yang kebetulan berkulit hitam, sangat kaya raya, mantan atlet dan selebriti, kemudian setelah bercerai dengan istrinya, seorang wanita kulit putih yang cantik, sang mantan istri berpacaran dengan seorang pria kulit putih. Tidak lama kemudian, sang mantan istrinya dan pacarnya ditemukan tewas terbunuh, dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian membuktikan bahwa memang O.J. Simpsonlah “pelaku pembunuhan” itu, berdasarkan alat bukti dan barang bukti baik yang ditemukan di TKP maupun di kediaman O.J. Simpson. Tetapi akibat tekanan opini publik yang dilancarkan oleh media massa di Amerika, ditambah demo besar-besaran oleh kelompok kulit hitam pendukung O.J. Simpson, akhimya tim juri memutuskan bahwa O.J. Simpson “is not guilty” alias tidak bersalah.

Harus diketahui bahwa dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, jika juri sudah memutuskan terdakwa “guilty”, maka putusan itu sudah “in kracht”, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Juga perlu diketahui bahwa dalam sistem peradilan Amerika Serikat, tidak dikenal adanya upaya hukum luar biasa yang disebut di Indonesia sebagai “Peninjauan Kembali (PK). Karena itu jika peradilan tertinggi di Amerika Serikat ( dan di beberapa negara maju lainnya) dinamai “Supreme Court” , maka sangatlah tepat, karena mereka memang benar-benar “supreme”. Juga kalau di negara maju dikenal adanya putusan yang “in kracht van gewijsde” (putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau pasti), maka itu juga tepat, karena tidak ada lagi upaya hukum yang mampu mengalahkan putusan “Supreme Court” mereka, yang di Indonesia dikenal sebagai Mahkamah Agung.

Kasus O.J. Simson tersebut hendaknya jangan sampai terulang, apalagi di Negara kita. Pesan ini relevan untuk kita sampaikan di sini, karena akhir-akhir ini banyak kasus yang di Negara kita yang cenderung mengarah ke peradilan opini. Masih segar dalam ingatan kita kasus Bibit – Chandra (Ketua KPK waktu itu) yang oleh Kepolisian telah dinyatakan cukup bukti dan Kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara Bibit – Chandra telah lengkap (P21). Namun karena kuatnya tekanan publik baik lewat media massa maupun social media, serta propaganda yang dilakukan oleh pengacara Bibit dan Chandra, dengan bahasa yang dipopulerkan oleh mereka yakni “rekayasa kasus” dan “kriminalisasi terhadap KPK”, akhirnya kasus tersebut “terpaksa” di-SP3 oleh Kejaksaan. Saya menggunakan bahasa “terpaksa” karena kesan itu sangat kuat, yang mana Kapolri Jenderal BHD di hadapan Komisi III dengan yakin menyatan bahwa kasus tersebut cukup bukti, dan tidak ada rekayasa Polisi dalam hal ini, bahkan waktu itu beliau mengatakan bahwa anggotanya (sambil menunjuk Dir III / Pidkor & WCC waktu itu dijabat oleh Brigjen Yovianes Mahar) siap dihukum bila betul ada rekayasa dalam kasus Bibit – Chandra. Senada dengan Kapolri, Jaksa Agung Herdarman Supandji waktu itu juga di depan Komisi III DPR menyatakan hal yang sama bahwa kasus tersebut layak untuk diajukan ke Pengadilan.

Gejala penegakan hukum di bawah tekanan opini, sebagaimana contoh kasus di atas banyak kita saksikan sekarang ini. Tentunya kita tidak bermaksud melarang orang untuk menyampaikan pendapatnya, apalagi di alam demokrasi saat ini. Namun ketika pendapat kita ditujukan terhadap suatu perkara yang sedang dalam proses, maka hendaknya pendapat kita disampaikan dengan sangat hati-hati, karena jangan sampai mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Permasalahan ini menarik untuk dicermati karena sekarang ini banyak kasus yang ditangani aparat penegak hukum mendapat tekanan opini yang sangat kencang. Padahal semestinya proses hukum haruslah berjalan secara objektif tanpa tekanan dari pihak mana pun. Aparat penegak hukum harus benar-benar independen dan bebas dari intervensi agar mampu menggali fakta hukum yang sebenarnya, sehingga hukum dapat benar-benar ditegakkan dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Biar pun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan.

Pepatah hukum sendiri mengatakan : nemo potest nisi quod de jure potest, atau no one is able to do a thing, unless he can do it lawfully. Artinya : Tidak seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya seuai hukum yang berlaku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s