Meningkatkan Pengawasan Itwasda Guna Mewujudkan Polri yang Bersih dan Bebas KKN

1.   Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional secara langsung maupun tidak langsung telah membawa dampak yang signifikan  pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu isu penting yang dewasa ini santer dibicarakan adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih (good government) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seakan sudah menjadi budaya yang telah mengakar kuat dan bersifat sistemik sehingga sulit untuk membasminya. Melalui Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pemerintah bertekad untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, sehingga perlu landasan hukum untuk pencegahannya.

Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga dituntut untuk menjadi sebuah institusi mandiri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat tentang praktek KKN di tubuh Polri dan adanya berapa Perwira Tinggi dan Menengah Polri yang diadili dalam kasus korupsi, seperti kasus simulator SIM di Korlantas Polri yang saat ini sedang ditangani oleh KPK seakan menjadi bukti bahwa institusi Polri yang kita cintai ini tidaklah bersih dari korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk itu dibutuhkan keteladanan dari pimpinan Polri dan komitmen kuat dari seluruh anggota Polri untuk mewujudkan Polri yang anti KKN dan tidak hanya sebatas slogan semata.

Guna mewujudkan Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), perlu adanya pengawasan internal sebagaimana yang diemban oleh Itwasum pada tingkat Mabes Polri dan Itwasda pada tingkat Polda. Untuk mencapai hasil yang optimal dibutuhkan personil Polri dalam hal ini Staf Itwasda yang bertugas selaku Parik / Auditor yang memiliki keahlian dan mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi.

Pengawasan internal pemerintahan termasuk Polri merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini dapat dicapai bilamana seluruh level pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan pada institusi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Polda Sumut dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumut dalam rangka pemeriksaan umum serta perbendaharaan terhadap kinerja unit organisasi / satuan kerja yang ada dalam kendali Kapolda Sumut. Itawasda Polda Sumut sebagai aparat pengawasan internal, tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan namun juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, sumber daya manusia, serta pengelolaan asset dan keuangan Negara.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka penulisan karya tulis ini difokuskan pada permasalahan : Bagaimana meningkatkan kemampuan pengawasan Itwasda Polda Sumatera Utara guna mewujudkan polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ?”.

Dari permasalahan tersebut di atas, maka persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut

  1. Bagaimana meningkatkan pengetahuan (Knowledge) Staf Itwasda Polda Sumut dalam melaksanakan pengawasan guna mewujudkan Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ?
  2. Bagaimana meningkatkan keterampilan (Skill) Staf Itwasda Polda Sumut dalam melaksanakan pengawasan guna mewujudkan Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ?
  3. Bagaimana merubah perilaku (Attitude) Staf Itwasda Polda Sumut dalam melaksanakan pengawasan guna mewujudkan Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ?

2.      Kondisi Saat Ini

a      Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan Personel Itwasda Polda Sumut tentang fungsi pengawasan dinilai masih rendah, hal ini dapat dilihat pada indikator sebagai berikut :

1)      Sebagian besar Personel Itwasda belum memahami dengan baik tata cara dan prosedur pengawasan yang benar, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) baik  rutin maupun khusus terkesan menoton dan hasilnya kurang menyentuh substansi permasalahan.

2)      Personel Itwasda (Parik / Auditor) kurang menguasai permasalahan yang ada di setiap Satker/Satwil sehingga tidak mampu menggali dan menemukan akar permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target atau sasaran prioritas yang telah ditetapkan setiap Satker dan Satwil dalam Renstra maupun Renja Tahunan.

3)      Personel Itwasda / Subbagdumasan kurang memiliki pengetahuan tentang hukum / penyidikan sehingga tidak maksimal dalam menjawab dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat (dumas) yang masuk dan mengakibatkan munculnya komplain berkepanjangan dan pengaduan yang berulang-ulang baik ditujukan kepada institusi Polri maupun ke instansi lain seperti Kemsetneg RI, Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman RI, dan lain-lain yang kemudian diteruskan ke Itwasda Polda Sumut.

b.      Keterampilan (skill)

1)      Sebahagian Personel Itwasda masih belum mampu mengoperasikan komputer dengan baik untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta sebagian besar belum bisa memanfaatkan layanan internet untuk mendukung kecepatan penyampaian informasi ke Satker / Satwil terkait fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

2)      Sebahagian personel Itwasda (Parik / Auditor) belum memiliki keterampilan auditing sehingga berpengaruh pada kualitas pengawasan dan pemeriksaan maupun audit yang dihasilkan dimana belum mampu menjawab tuntutan organisasi dan harapan dari stakeholder.

3)      Sebahagian personel Itwasda / Subbagdumasan belum memiliki keterampilan yang baik dalam menjawab dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sehingga mengakibatkan tidak adanya penurunan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Itwasda bahkan justru cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

c.      Perilaku (attitude)

1)      Sebahagian besar Personel Itwasda (Parik / Auditor) dalam melakukan pengawasan masih memposisikan diri sebagai sosok yang harus dilayani oleh entitas, dimana entitas harus mempersiapkan sendiri segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan tanpa ada petunjuk / arahan yang jelas dan lengkap dari Parik / auditor sehingga jawaban yang diberikan oleh entitas terksesan seadanya dan tidak menyentuh substansi permasalahan yang sesungguhnya.

2)      Sebahagian Personel Itwasda (Parik / Auditor) pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyimpang dari tujuan dan tugas pokok yang semestinya dilakukan, dimana masih ada Parik / Auditor yang meminta imbalan / pemberian hadiah / uang baik secara langsung / terang-terangan maupun secara tidak langsung guna memuluskan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Satker / Satwil yang bersangkutan.

3)      Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan menjadi sebuah rutinitas yang setiap periode dilaksanakan, sehingga para Parik / Auditor dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukan ada tidaknya penyimpangan dan pelanggaran terkait manajerial dan perbendaharaan di setiap Satwil / Satker, yang mengakibakan temuan-temuan yang sifatnya standar dalam setiap pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) dan tidak adanya temuan-temuan mengungkapkan dengan tajam dan lugas penyimpangan dan pelanggaran yang diduga masih banyak terjadi di setiap Satwil / Satker, bahkan temuan-temuan yang dikemukakan setelah pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terkesan hanya formalitas untuk menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan telah dilaksanakan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap atasan dan pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas yang telah dihabiskan selama kegiatan yang jumlahnya tidak sedikit.

4)      Masih adanya budaya organisasi dan jiwa korsa negatif di lingkungan Polri khususnya di Itwasda yang menganggap tabuh dan tidak etis untuk mengungkapkan kesalahan dan kekeliruan yang ada di institusi Polri karena hal tersebut akan menurunkan citra dan wibawa Polri di mata masyarakat dan instansi lain, padahal seharusnya dengan pengawasan dan pemeriksaan yang baik dan benar akan meningkatkan citra Polri karena masyarakat akan menilai bahwa Polri sungguh-sungguh dalam melakukan pembenahan dan perbaikan secara internal yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok Polri.

3.    Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

      a.      Faktor Internal

1)     Kekuatan (Strength)

a)     Jumlah personel Itwasda Polda Sumut sebanyak 43 orang dimana sebagian besar berpendidikan sarjana, baik S-1 maupun S-2. Hal ini sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, karena dengan pendidikan yang tinggi tersebut Parik / Auditor dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan lebih tajam, serta mempunyai daya nalar dan analisis yang lebih tinggi, sehingga temuan-temuannya juga diharapkan lebih berkualitas.

b)     Adanya tekad dan komitmen kuat Polri untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin melalui pin Pelayanan Prima, Anti KKN dan Kekerasan yang merupakan atribut yang wajib dikenakan oleh setiap anggota Polri.

2)     Kelemahan (Weakness)

a)        Kompetensi Parik / Auditor masih rendah khususnya di bidang auditing sehingga temuan-temuan dalam wasrik kurang berkualitas dan tidak menyentuh substansi permasalahan.

b)     Anggaran dalam DIPA Itwasda Polda Sumut belum mampu mendukung semua kegiatan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan, seperti anggaran untuk melakukan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat tidak didukung dalam DIPA Itwasda Polda Sumut.

c)     Rendahnya Motivasi dan kesadaran Personel Itwasda dalam melaksanakan tugas khususnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

b.      Faktor Eksternal

1)      Peluang (Opportunities)

a)     Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) Auditor bekerja sama dengan BPK RI dan BPKP.

b)     Makin intens-nya kontrol eksternal seperti dari DPR, Komnas HAM, KPK, BPK, Kompolnas, maupun dari LSM, wartawan, dan masyarakat yang mengkritisi kinerja Polri.

c)     Adanya Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah yang diikuti dengan Reformasi Birokrasi Polri (RBP).

2)      Kendala (Threats)

a)      Banyaknya Satker dan Satwil sejajaran Polda Sumut yang tidak memiliki komitmen serius untuk mewujudkan Polri yang bersih dan bebas dari KKN.

b)      Masih rendahnya tingkat kesejahteraan mendorong oknum personel Polri untuk mencari tambahan penghasilan dengan melakukan KKN.

c)      Adanya kesan bahwa KKN seakan sudah membudaya dan mengakar kuat sehingga sulit untuk dibasmi / diberantas.

d)      Sebagian warga masyarakat menghendaki pelayanan yang cepat dengan mengabaikan prosedur membuka kesempatan untuk melakukan KKN dengan anggota Polri.

4.     Upaya Pemecahan Masalah

        a.      Upaya meningkatkan Pengetahuan (Knowledge) Personel Itwasda

1)      Irwasda Polda Sumut mengusulkan ke Ro SDM Polda Sumut, agar Personel Itwasda Polda Sumut (Parik / Auditor) diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan kejuruan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Polri (Lemdiklat Polri).

2)      Irwasda Polda Sumut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Personel Itwasda Polda Sumut yang hendak melanjutkan pendidikan umum ke jenjang lebih tinggi dengan mengikuti kuliah yang dilaksanakan di luar jam dinas dengan biaya sendiri.

3)      Subbagrenmin Itwasda Polda Sumut melaksanakan sosialisasi secara konsisten, rutin dan terjadwal dengan materi-materi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan, auditing, dan perbendaharaan, serta pengelolaan keuangan, maupun terkait fungsi Reskrim, Lantas, Intelkam, dan lain-lain agar personel Itwasda lebih menguasai permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing Satker / Satwil sejajaran Polda Sumut.

4)      Subbagdumasan Itwasda Polda Sumut melaksanakan sosialisasi secara konsisten, rutin, dan terjadwal tentang fungsi Reskrim, Lantas, dan lain-lain agar Personel Subbagdumasan mampu menjawab setiap pengaduan masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan proses penyidikan perkara.

b.      Upaya Meningkatkan Keterampilan (skill ) Personel Itwasda

1)      Irwasda Polda  Sumut mengutus Parik / Auditor untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan bimbingan di bidang auditing yang diselenggarakan oleh instansi di luar Polri seperti BPK RI, BPKP, Kemeterian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan kemampuan auditing dari Parik / Auditor Itwasda Polda Sumut.

2)      Subbagrenmin Itwasda Polda Sumut menyusun program pelatihan tentang auditing terhadap seluruh Parik / Auditor Polda Sumut bekerja sama dengan BPK RI Perwakilan Sumut maupun BPKP Perwakilan Sumut dengan anggaran dari DIPA Itwasda Polda Sumut.

3)      Irwasda Polda Sumut mengikutsertakan personel Itwasda Polda Sumut untuk mengikuti program pelatihan komputer dan internet yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri maupun instansi lain.

c.      Upaya Meningkatkan Perilaku (Attitude) Personel Itwasada polda Sumut

1)      Irwasda Polda Sumut memberikan kesempatan kepada personel Itwasda Polda Sumut untuk mengikuti pelatihan ESQ (Emotional and Spritual Quetion).

2)      Irwasda Polda Sumut melakukan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap personel Itwasda Polda Sumut dibantu oleh Irbidops, Irbidbin, Kasubbagdumasan, dan Kasubbagrenmin sehingga personel Itwasda Polda Sumut dapat melaksanakan tugas secara profesional dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.

3)      Subbagrenmin Itwasda Polda Sumut melakukan sosialisasi kepada personel Itwasda Polda Sumut tentang Kode Etik Profesi Polri, dan Peraturan Disiplin Anggota Polri agar personel Itwasda Polda Sumut lebih memahami dan menghayati Kode Etik dan Peraturan Disiplin dimaksud sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan perilaku menyimpang dari personel Itwasda Polda Sumut.

4)      Irwasda Polda Sumut memberikan reward and punishment secara konsisten dan terukur kepada personel Itwasda Polda Sumut berdasarkan kinerja masing-masing personel dengan meminta masukan dari Irbidops, Irbidbin, Kasubbagdumasan, dan Kasubbagrenmin.

Demikian upaya-upaya meningkatkan kemampuan (kompetensi) pengawasan Itwasda Polda Sumut yang dititikberatkan pada tiga aspek kompetensi yakni pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude), dimana subjeknya adalah Irwasda Polda Sumut, Irbidops, Irbidbin, Kasubbagrenmin, dan Kasubbagdumasan Itwasda Polda Sumut, dengan metode-metode seperti pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan melekat terhadap objek yakni personel Itwasda Polda Sumut.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s