Tindak Pidana Penadahan

DSC07372Seringkali kita mendengar istilah penadahan khususnya dalam dunia kriminal, dimana seseorang diproses secara hukum akibat terlibat kasus penadahan karena membeli suatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan, dsb. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan acapkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui jikalau barang yang diperolehnya itu adalah hasil kejahatan. Oleh karena itu maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. Demikian juga masyarakat harus mengerti dan paham dengan tindak pidana penadahan tersebut agar tidak terjebak ke dalam jerat hukum atau menjadi “korban” pemerasan oleh oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum :
1.    karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2.    barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”
 
Terkait pasal di atas, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa :

1.    yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.

2.    Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:

a.    membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

b.    menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

3.    Elemen penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga,  mencurigai)  bahwa barang itu bukan barang “terang” / legal.

Untuk membuktikan elemen ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal / pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

4.    Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll.
 
Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan harga dari barang tersebut jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui atau patut menduga / curiga bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana penadahan.
 
Lalu apakah tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal (predicate crime)? Bahwa menurut hemat kami untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya (predicate crime). Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi penyidik terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan ditemukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, tidak menjadi soal. Bisa saja penyidik lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan, lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu diperoleh, atau penyidik lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, atau ditukarkan. Yang penting bahwa sebelum menyidik tindak pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya.

Kemudian apakah terlebih dahulu tersangka dalam tindak pidana asalnya harus ditangkap sebelum melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan? Menurut hemat kami, tidak perlu. Yang penting penyidik sudah bisa mengkonstruksikan dan sudah memiliki bukti yang cukup atas tindak pidana asalnya, maka tindak pidana penadahan dapat disidik.
 
Demikian ulasan saya tentang tindak pidana penadahan, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 
Referensi:

1. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

2. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s