Pembelaan Darurat

Logo tribrataBeberapa waktu yang lalu kita membaca berita di media cetak maupun media sosial dan online tentang seorang wanita katakanlah si A, korban pemerkosaan yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan. Awalnya si A diajak oleh rekan prianya si B yang sudah dikenalnya untuk melakukan pemotretan di salah satu warnet, tepatnya di lantai dua warnet tersebut. Menurut keterangan si A bahwa dia tidak mengetahui kalau ternyata dirinya akan difoto dalam keadaan telanjang alias bugil, namun karena butuh biaya akhirnya dia bersedia. Kemudian si B melakukan tindakan asusila dan melakukan pemerkosaan terhadap si A dengan mengancam akan menyebarkan foto bugil yang sudah direkam jika yang bersangkutan menolak. Karena takut fotonya disebarluaskan, maka si A berusaha merebut kamera si B sehingga kamera tersebut rusak. Si A kemudian melaporkan kasus pemerkosaan yang menimpanya tersebut ke Polisi dan dalam waktu singkat pelaku pemerkosaan berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penahanan. Namun si B melaporkan balik si A dalam kasus pengrusakan terhadap kamera miliknya, kasus pengrusakan ini pun disidik oleh Polisi dan si A ditetapkan sebagai tersangka. Hal inilah yang menimbulkan kehebohan dan pertanyaan dari masyarakat, bagaimana mungkin sorang korban pemerkosaan malah ditetapkan menjadi tersangka ?
Tanpa bermaksud mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, saya mencoba menganalisis kasus tersebut dari sisi hukum pidana. Kalau kita mencermati pemberitaan di media yang secara singkat sudah diceritakan di atas, apa yang dilakukan penyidik sepertinya sudah sesuai dengan prosedur, bahwa ketika ada masyarakat yang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana, maka kewajiban polisi untuk menerima pengaduan dan kemudian memprosesnya. Sampai disini, Polisi sudah bertindak benar dengan menerima pengaduan termasuk pengaduan yang disampaikan oleh tersangka pemerkosaan, karena meskipun yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka, hal itu tidak mengurangi atau menghilangkan hak hukumnya untuk mengadukan tindak pidana yang menimpahnya. Ini yang sering menjadi pertanyaan dari masyarakat, mengapa seorang yang sudah menjadi tersangka/terdakwa/terpidana, diterima laporannya oleh Polisi. Ketentuan undang-undang memang mengatur bahwa Polisi wajib menerima setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Namun dalam kasus ini, Penyidik seharusnya mempertimbangkan aspek hukum lainnya sebelum menetapkan si A sebagai tersangka. Meskipun dari hasil penyidikan telah ditemukan bukti yang cukup bahwa benar terjadi tindak pidana pengrusakan, namun harus dilihat latar belakang bagaimana terjadinya perbuatan tersebut. Artinya bahwa benar ada terjadi peristiwa pidana, namun penyidik harus mempertimbangkan adanya faktor pengecualian yang yang mengakibatkan perbuatan si A tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 49 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dan ayat (2) berbunyi :

“Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R. Soesilo menjelaskan bahwa ini yang disebut “Noodweer” artinya “pembelaan darurat”. Supaya seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum itu, harus dipenuhi tiga macam syarat-syarat berikut :

a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Perbuatan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Teks bahasa Belandanya mengatakan “noodzakelijk” yang artinya perlu sekali, terpaksa, atau dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itu yang dimaksud. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Pencuri buah mangga tidak dapat dibunuh begitu saja oleh pemilik mangga itu tanpa mendapat hukuman. Bilamana orang masih dapat menghindarkan suatu serangan dengan jalan lain, umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknya tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan-serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melarikan diri sebagai pengecut. Tetapi di sini yang diminta ialah bahwa serangan dan pembelaan yang dilakukan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.

b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang dalam pasal itu ialah badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan berarti disini kehormatan di lapangan seksual yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan. Kehormatan dalam arti nama baik tidak masuk disini. Jadi misalnya orang yang dimaku-maki orang lain, tidak boleh maki-maki kembali dengan mangatakan membela, karena yang diserang kehormatannya dalam arti nama baik, bukan dalam hal seksual. Barang artinya segala yang berwujud, juga termasuk binatang. Selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain.

c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau seketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati, dan sebagainya.
Disini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Lain halnya dengan seorang Polisi yang untuk kepentingan pemeriksaan perkara menyita (beslag) barang, sedang pemilik barang itu menyerang kepadanya. Penyerang tidak dalam pembelaan darurat, karena perbuatan Polisi itu tidak melawan hak. Apabila ada seseorang yang diserang oleh binatang orang lain dan mempertahankan diri dengan membacok binatang itu dengan pedang, tidak dapat dikatakan “pembelaan darurat”, karena binatang itu tidak dapat menyerang dengan melawan hak. Orang itu dapat membebaskan diri dari hukuman dengan mengatakan bahwa ia dalam keadaan terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) sebagimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP.

Selanjutnya serangan itu sekonyong-konyong atau mengancam seketika itu juga, maksudnya serangan itu masih mengancam. Jika seorang pencuri mengambil barang orang lain, sedang pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Yang disebut dalam ayat (2) dari pasal 49 ialah yang biasa disebut “Noodweer-exces”, yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas. Seperti halnya pembelaan darurat disini pun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam seketika itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu; perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan “gelap mata”. Misalnya seorang Polisi yang melihat isterinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampauai batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang iru telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dinyatakan hakim bahwa boleh melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka Polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Bertolak dari penjelasan tersebut diatas, maka tindakan si A yang merusak kamera si B, menurut hemat saya sudah dapat dikategorikan sebagai pambelaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Selanjutnya saya akan mencoba mengemukakan analisis yuridis untuk mendukung pendapat saya tersebut diatas, sebagai berikut :

a. Bahwa tindakan merusak kamera tersebut dilakukan si A dengan terpaksa untuk membela dan mempertahankan diri dan kehormatannya dari serangan sekonyong-konyong yang diterimanya seketika itu juga. Disini tindakan tersebut dapat dikatakan terpaksa karena jika hal itu tidak dilakukan, maka kehormatan si A jadi terancam, yang nyatanya meskipun dia sudah berusaha membela diri si A tetap saja mendapatkan serangan yang merusak kehormatannya yakni diperkosa. Dan pembelaan yang dilakukan si A tersebut dapat dikatakan seimbang dengan serangan yang diterimanya, karena secara fisik si B memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dengan si A yang notabene seorang perempuan. Sehingga unsur pasal “melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan” sudah terpenuhi.

b. Pembelaan atau pertahanan yang dilakukan si A tersebut adalah terhadap kehormatannya. Kehormatan disini adalah dalam hal kehormatan seksual dari si A yang mendapatkan serangan dari si B berupa pemerkosaan. Dengan demikian unsur pasal “untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatannya atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi.

c. Ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong pada seketika itu juga. Melawan hak karena perbuatan si B tersebut melawan hak dari si A, atau si B tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu. Kemudain bahwa perbuatan si B dilakukan sekonyon-konyong atau mengancam si A seketika itu juga. Dengan demikian unsur pasal “dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga” sudah terpenuhi.

Mengacu pada analisa yuridis yang sudah saya kemukakan diatas maka, menurut saya tindakan si A yang merusak kamera si B, semestinya tidak dapat dihukum, karena tindakan tersebut termasuk dalam “pembelaan darurat” (Noodweer) sebagaimana dimaksud dalam pasl 49 ayat (1) KUHP. Sekali lagi bahwa kesimpulan yang saya kemukakan ini adalah kesimpulan pribadi yang bertolak dari fakta yang saya ketahui dari media, sehingga tentunya fakta tersebut belum utuh. Mungkin saja fakta hukum yang dimiliki penyidik berbeda dengan fakta yang saya ketahui, sehingga kesimpulan ini tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk kasus tersebut.

Demikian semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s