Pencemaran Nama Baik

PIN ReskrimPencemaran nama baik sering menjadi alasan seseorang terutama kalangan atas untuk melaporkan orang lain ke Polisi, sehingga tindak pidana ini seringkali dianalogikan sebagai tindak pidana khusus bagi orang kaya, terkenal, atau pejabat. Salah satu yang masih hangat diberitakan media adalah laporan pengaduan Wakil Menteri hukum dan HAM Prof. Denny Indrayana ke Polisi atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh juru bicara PPI Ma’mun Murod yang menuduh Pak Wamen beserta Wakil Ketua KPK mendatangi Cikeas pada suatu waktu tertentu. Namun kita tidak hendak membahas kasus tersebut disini, biarkan proses hukumnya berjalan. Mari kita bahas apa itu tindak pidaan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik sendiri diatur dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selaam-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Dan ayat (2) berbunyi :

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan denga hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan terjemahan WvS (Wetboek van Straftrecht) versi dari Tim Penerjemah BPHN, Tahun 1988, maka terjemahan Pasal 310 ayat (1) WvS berbunyi :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dan ayat (2) menurut terjemahan WvS versi Tim Penerjemah BPHN, Tahun 1988 adalah :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ada beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 310 ayat (1) yaitu:

1. Kesengajaan;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal; dan
3. Dengan maksud untuk diketahui umum.

Sementara unsur tambahan dalam Pasal 310 ayat (2) adalah unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Dalam buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R. Soesilo dijelaskan bahwa :

1. ‘Menghina’ yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Orang yang diserang itu biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam hal seksual. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam hal seksual, tidak termasuk dalam kejahatan ‘penghinaan’, akan tetapi masuk kejahatan ‘kesopanan’ atau ‘kesusilaan’.

2. Penghinaan itu ada enam macam yaitu :

a. menista (smaad), pasal 310 ayat (1) KUHP;
b. menista dengan tulisan (smaadschrift), pasal 310 ayat (2) KUHP;
c. memfitnah (laster), pasal 311 KUHP;
d. penghinaan ringan (een-voudige belediging), pasal 315 KUHP;
e. mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanlacht), pasal 317 KUHP; dan
f. tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking), pasal 318 KUHP.

Semua jenis ‘penghinaan’ ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban / menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (Pasal 316 dan 319 KUHP).

3. Supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan lain-lain, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah melakukan pelacuran (itu bukan perbuatan yang boleh dihukum), akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan diatas harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka termasuk dalam “kejahatan menista dengan tulisan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (2).

Menurut pasal 310 ayat (3), perbuatan seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) itu tidak masuk menista atau menista dengan tulisan, tidak dapat dihukum apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela ‘kepentingan umum’ atau terpaksa untuk ‘membela diri’.

4. Kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan dimuka umum; sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.

5. Jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan “menuduh suatu perbuatan” terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan : ‘anjing’, ‘asu’, ‘sundal’, ‘bajingan’, dsb, masuk pasal 315 yang dinamakan ‘penghinaan ringan’ (eenvoudige belediging).

Supaya dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis harus dilakukan di tempat umum dan yang dihina tidak perlu berada disitu. Apabila penghinaan tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri. Bila dengan surat (tulisan), maka surat harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Misalnya :

a. A di tempat umum mengatakan B adalah anjing, meskipun B pada waktu itu tidak ada disitu dan tidak mendengar sendiri, namun A dapat dihukum.

b. A tidak di tempat umum mengatakan pada C : “Tahukah anda, B adalah anjing”. Andaikata C memberitahukan hal itu pada B dan B lalu mengadu, maka A tidak dapat dihukum, karena B tidak ada disitu dan tidak mendengar sendiri.

c. A mengirim surat kepada C dalam mana dikatakan bahwa B adalah anjing, C kemudian mengatakan kepada B, lalu B mangadu, maka A tidak dapat dihukum, karena surat itu oleh A tidak dialamatkan (dikirim) kepada B. Namun andaikata surat itu berupa kartu pos yang tiap orang dapat membacanya, maka A dapat dihukum, karena meskipun kartu pos itu tidak dialamatkan kepada B, akan tetapi sifatnya umum dapat membacanya.

Kata-kata atau kalimat apakah yang yang sifatnya dapat dipandang menghina itu ? Tergantung kepada tempat, waktu, dan keadaan menurut pendapat umum di tempat itu. Bahwa kata-kata makian seperti ‘anjing’, ‘sundal’, ‘maling’, dan sebagainya itu sifatnya menghina sudah terang. Akan tetapi apakah perkataan seperti ‘pukrul bambu’ yang diucapkan terhadap seorang ahli hukum itu sifatnya menghina atau tidak, itu tidak begitu saja dapat dimengerti. Kata ‘maling’ diucapkan kepada seorang pencuri, atau kata ‘sundal’ kepada seorang pelacur, meskipun mengatakan kebenaran, namun dapat menimbulkan penghinaan juga.

Doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. Selain itu, berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina).

Menurut Satrio, unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina in casu penyebarluasan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain. Hal yang menarik dari unsur kesengajaan ini adalah tindakan mengirimkan surat kepada instansi resmi yang isinya menyerang nama baik dan kehormatan orang lain sudah diterima sebagai bukti adanya unsur kesengajaan untuk menghina orang lain.

Pencemaran nama baik juga diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dan pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Salah satu kasus yang cukup menyedot perhatian publik adalah kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang dengan terdakwa Prita Mulyasari. Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor 822 K / Pid .Sus / 2010 tanggal 30 Juni 2011 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009. Dalam amar putusannya MA mengemukakan pertimbangan bahwa :

a. e-mail Terdakwa ternyata bukan berupa kritik untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan yang baik, tetapi e-mail tersebut sudah over bodig sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan pertanyaan sebaliknya dapat dipertanyakan masyarakat mana yang telah dirugikan oleh praktek dr . Hengky Gosal, Sp.PD;

b. Terdakwa tidak membela kepentingan umum karena ditujukan pada dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Dengan demikian lip service Terdakwa hanya berupa mencoba melepas jeratan pidana yang berlaku yakni Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber-email;

c. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (dolus eventualis / opzet bijmogelijkheid bewustzejn), sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Demikian semoga bermanfaat.

Daftar Pustaka :

1. R. Soesilo, KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

2. http://putusan.mahkamahagung.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s