Perbuatan Tidak Menyenangkan

Logo tribrata Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP seringkali disebut sebagai pasal karet yang bisa ditarik kemana-mana atau dalam istilah penegak hukum disebut pasal keranjang sampah karena hampir semua perbuatan yang tidak menyenangkan bagi seseorang dapat dikenakan pasal ini. Istilah tersebut muncul karena rumusan delik dalam pasal 335 ayat (1) KUHP ini sangat bias, multitafsir, serta dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.

Adapun rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.”

Menurut R. Soesilo dalam buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 238), bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah :

a. adanya orang yang dipaksa secara melawan hak untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;
b. pemaksaan itu bisa dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, perbuatan lain atau suatu perbuatan tidak menyenangkan, atau ancaman kekrasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Pada praktiknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung (MA) menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

Dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, dan Putusan Nomor : 842/Pid/B/2011/PNStb. tanggal 12 Januari 2012, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.”

Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat, yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Kemudian berdasarkan Putusan MA No. 159/Pid .B/20 11/PN.BU tanggal 19 oktober 2011 mengenai unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibutikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa :

a. yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;
b. yang dimaksud dengan ‘memaksa’ adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alrnatif;
c. yang dimaksud dengan ‘kekerasan atau ancaman kekerasan’ adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
d. yang dimaksud dengan ‘perbuatan tidak menyenangkan’ adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain;
e. yang dimaksud dengan ‘melakukan sesuatu’ adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;
f. yang dimaksud dengan ‘tidak melakukan sesuatu’ adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;
g. yang dimaksud dengan ‘membiarkan’ adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya.

Terakhir Mahkamah Konstitusi menghilangkan frasa ‘sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan’ dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2014.
Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa :

1. Frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi berbunyi :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa :

1. sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari tindak pidana yang lain;
2. sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan (vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP). Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut;
3. Frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Demikian, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad).

Referensi :

1. R. Soesilo, KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor;
2. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s