Ultimum Remendium

Sebenarnya ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (hal. 128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa ultimum remedium tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Mengenai asas hukum, Sudikno (Ibid, hal. 7) antara lain mengatakan bahwa asas hukum sifatnya abstrak. Karena sifatnya itu, asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkrit, seperti:
1. Point d’interet point d’action (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan);
2. Restitutio in integrum (pengembalian kepada keadaan semula);
3. In dubio pro reo (dalam hal keragu-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa);
4. Res judicata pro veritate habetur (apa yang diputus hakim harus dianggap benar);
5. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang;
6. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Sudikno memang tidak menyebutkan bahwa ultimum remedium merupakan suatu asas hukum. Akan tetapi, dalam suatu tulisan berjudul Ultimum Remedium dalam Pemidanaan yang kami akses dari laman LBH Universitas Parahyangan dikatakan bahwa ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Kemudian, adapun istilah ultimum remedium juga terdapat dalam buku yang dikarang oleh Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”. Pada hal. 17 mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.

Wirjono (Ibid, hal. 50) antara lain lebih lanjut mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa ultimum remedium merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.

Selain dikenal dalam hukum pidana, istilah ini juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa (hal. 1-2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Dari penjelasan-penjelasan di atas sekiranya dapat memberikan jawaban bahwa sebenarnya tidak ada teori khusus mengenai ultimum remedium. Ultimum remedium merupakan istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana maupun hukum penyelesaian sengketa, meski ada pandangan yang mengatakan bahwa ultimum remedium merupakan asas hukum.

Referensi:
1. Mertokusumo, Sudikno. 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
2. Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
3. Winarta, Frans Hendra. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.
4. http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ultimum-remedium-dalam-pemidanaan/, diakses pada 6 Agustus 2014 pukul 13.47 WIB.
5. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium, diakses pada tanggal 3 Oktober 2014 pukul 11.00 WIB.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s