Penegakan Hukum Harus Adil

TUDINGAN kriminalisasi yang dialamatkan kepada kepolisian oleh pegiat antikorupsi terkait persoalan hukum yang membelit Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, mantan Wamenkum dan HAM Denny Indrayana, dan mantan Ketua PPATK Yunus Husein, tidak tepat.
Penegakan hukum di negara ini harus berlangsung secara adil dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun.
Demikian rangkuman pendapat dari sejumlah pihak, kemarin, saat menanggapi upaya Denny Indrayana, Yunus Husein, dan Bambang Widjojanto yang meminta Mensesneg Pratikno berbicara kepada Polri agar menghentikan kasus ketiganya. Mereka menilai telah menjadi korban kriminalisasi dari konflik berkepanjangan antara KPK dan Polri.
“Bukan kriminalisasi kalau asumsinya benar mereka melakukan tindak pidana. Penegakan hukum itu harus adil. Jadi, kalau korupsi, mau pegiat antikorupsi, hakim, jaksa, atau komisioner KPK, tidak ada hubungannya dengan kriminalisasi,” kata Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mudzakir.
Sebelumnya, Jumat (6/3), Bareskrim Polri memanggil Denny Indrayana terkait dugaan korupsi Rp32 miliar dalam proyek pembuatan paspor. Denny urung datang, tetapi bersama Bambang Widjojanto dan Yunus Husein justru bertandang ke Kantor Mensesneg.
Sementara itu, Yunus Husein diadukan oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia kepada Bareskrim atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Menurut Mudzakir, kepolisian menemukan unsur pelanggaran hukum sehingga anggapan kriminalisasi tidak terbukti. “Mereka telah memelesetkan terminologi kriminalisasi, seolah tidak melakukan kesalahan.”
Mudzakir berharap pegiat antikorupsi yang tidak melakukan korupsi membuktikannya di pengadilan, tidak perlu menyebarkan opini kepada publik seakan-akan mereka tidak bersalah.
Pendapat senada diungkapkan Menkum dan HAM Yasonna Laoly. Menteri memastikan pihaknya menyerahkan kasus Denny Indrayana kepada kepolisian sebagai wujud persamaan hak setiap warga negara di depan hukum, bukan kriminalisasi.
Rekomendasi Komnas HAM
Presiden Joko Widodo, menjelang keberangkatannya ke Aceh, kemarin, kembali menegaskan pemerintah tidak menganggap ada pihak yang dikriminalisasi ataupun mengkriminalisasi.
“Enggak mau saya (kalau) disuruh mengulang-ulang omongan seperti itu,” jelas Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya berpendapat harus dibedakan kriminalisasi dengan proses hukum. Penyelidikan dan penyidikan terhadap siapa pun tidak serta-merta merupakan aksi kriminalisasi.
Ketua Komnas HAM Haffid Abbas mengonfimasi bahwa pihaknya tidak berniat memojokkan Bareskrim terkait rekomendasi atas penangkapan Bambang Widjojanto.
“Kami memberikan rekomendasi kepada Polri dan KPK agar melakukan tugasnya lebih profesional,” kata Haffid.
Penyidik Bareskrim Frederich Yunadi Sabtu (7/3) telah melaporkan Komnas HAM ke Polda Metro Jaya. Alasannya, Komnas HAM telah mencemarkan nama baik Bareskrim dengan menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM atas penangkapan Bambang Widjojanto.

(Media Indonesia, 9 Maret 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s