Penegakan Hukum vs Opini Publik

Penangkapan Novel Baswedan (NB) oleh Bareskrim Polri, ramai diperbincangkan baik di media cetak, media elektronik, media online, maupun media sosial. Berbagai pihak memberikan pendapat dan pernyataan yg berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kepentingannya masing-masing.

Polri melalui Kapolri, Kabareskrim, dan Kadivhumas Polri telah menyampaikan bahwa proses hukum terhadap NB adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain seperti unsur politis, balas dendam, dan sebagainya. Kasus yang menimpa NB sendiri adalah kasus sederhana yakni penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana korbannya menuntut adanya keadilan. Kalau Polri tidak merespon laporan dari korban malah nanti disalahkan. Bukankah dia juga berhak mendapatkan keadilan?

Kasus serupa sudah sekian banyak yang ditangani Polri, lalu kenapa kasus yang ini dipersoalkan? Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Romli bahwa kasus ini sebenarnya kasus biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan, apakah seorang NB kebal hukum sehingga tidak boleh tersentuh hukum? Atau yang lebih luas lagi, apakah KPK tidak boleh tersentuh hukum? Lalu bagaimana dengan tersangka lainnya yang telah menjalani proses hukum, baik di KPK, Polri, maupun Kejaksaan? bukankah semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum? Bukankah kita negara hukum? Mengapa kita menerapkan standar ganda dalam menyikapi kasus ini ? Seolah-olah kalau oknum KPK boleh melakukan pidana, sementara yang lain tidak.

Kalau ada dugaan kasus ini direkayasa atau kriminalisasi, mengapa kita tidak menunggu proses persidangan yang terbuka untuk umum ? Di sana semua bukti akan dibuka, dan kalau benar ini kasus yang direkayasa pasti akan terkuak dan terdakwa akan dibebaskan. Atau alangkah baiknya jika mereka yang melontarkan tudingan itu atau yang berkepentingan  menempuh upaya hukum praperadilan, untuk menguji ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri ? Karena ini proses hukum maka satu-satunya cara untuk meng-counter-nya adalah melalui upaya hukum yang sudah diatur dalam hukum acara, bukan dengan beropini dan membangun opini, sehingga substansi perkaranya malah menjadi kabur, dan bahkan mengintervensi penegakan hukum.

Sepertinya sudah menjadi role mode penegakan hukum di negeri kita, yang dipelopori oleh KPK mulai dari kasus Bibit-Chandra, ketika kasus hukum menimpa mereka maka opini publik segera dibangun bahwa ini adalah sebuah kriminalisasi. Sehingga publik bersimpati dan ramai-ramai membela mereka atas nama pemberantasan korupsi.
Demikian juga ketika KPK menetapkan seorang menjadi tersangka, langsung diumumkan ke publik melalui konferensi pers, sehingga di masyarakat sudah terbentuk opini publik bahwa yang bersangkutan sudah pasti salah, padahal semestinya di persidanganlah tempat untuk membuktikan seorang bersalah atau tidak. Hal ini berbahaya karena hakim yang menyidangkan perkaranya tentu tidak berani memutus perkara bertentangan dengan opini yang sudah terbentuk, karena pasti akan ramai-ramai di-bully oleh “penggiat anti korupsi”. Kalau ini dibiarkan terus terjadi, maka yang terjadi bukan lagi penegakan hukum tapi penegakan opini publik. Kalau demikian adanya, maka kalau ada kasus hukum, kita serahkan saja kepada publik untuk menghakimi, tidak perlu pengadilan, sehingga yang terjadi adalah pengadilan jalanan. Apakah ini yang kita inginkan? (KPK Perlu Belajar dari Polri Tangani Pengaduan Masyarakat
http://brt.st/4BJp)

Istilah kriminalisasi sendiri berarti kasus yang sebenarnya tidak ada, kemudian diada-adakan atau dibuat-buat (direkayasa). Sedangkan kasus yang dipersangkakan kepada NB, korbannya jelas, saksi ada, bukti ada, lalu dari mana kita menyebut ini kriminalisasi? Kalau soal tempusnya yang sudah lama, tidak menjadi soal sepanjang itu belum kadaluarsa. Istilah ini menjadi populer setelah Pimpinan KPK Bibit-Chandra ditetapkan menjadi tersangka, lalu mereka menyebutnya sebagai sebuah kriminalisasi, sehingga publik ramai-ramai meyalahkan Polisi. Kasus itu sendiri akhirnya dideponir oleh Jaksa Agung, setelah Presiden SBY turun tangan. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan apakah kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra terbukti atau tidak karena tidak pernah sampai di pengadilan. Kasus yang dideponir sendiri, sebenarnya secara materiil sudah cukup bukti, namun dikesampingkan demi kepentingan umum.

Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta adanya transparansi dalam proses penyidikan terhadap NB saya kira sudah tepat, dan itu bukanlah bentuk intervensi. Tapi kalau Presidan memerintahkan Polri untuk tidak melakukan penahanan atau bahkan menghentikan penyidikan, itu baru intervensi, yang tentunya tidak dibenarkan menurut hukum. Siapa pun tidak boleh mengintervensi proses hukum termasuk Presiden. Saya heran dengan pihak-pihak – termasuk para pakar dan “ahli hukum” – yang berpendapat bahwa Presiden boleh mengintervensi hukum dan memerintahkan Polri untuk mengehentikan penyidikan. Saya tidak tahu logika hukum mana yang digunakan. Bukankan penegakan hukum harus bebas dari intervensi? Apa jadinya jika semua orang boleh mengintervensi hukum? Kalau itu yang terjadi maka, kita bukan lagi negara hukum, tapi diktator.

Transparansi dalam proses penyidikan sendiri ada batasnya, tidak berarti semua harus dibuka secara detail ke publik. Hal-hal yang sifatnya teknis dan menyangkut materi perkara seperti alat bukti yang dimiliki penyidik, siapa saja saksi yang sudah diperiksa, hal itu tidak perlu dilakukan karena bisa mengganggu proses penyidikan. Materi perkara nanti akan dibuka di depan persidangan, yang semua orang berhak mengetahuinya, dan pihak terdakwa beserta pengacaranya memiliki hak dan kesempatan yang tidak terbatas untuk melakukan upaya pembelaan yang dibenarkan menurut hukum. Saya kira hal ini yang selalu disampaikan KPK ketika ada perkara yang ditangani, untuk menunggu proses persidangan, lalu mengapa ketika hal serupa menimpa oknum KPK, hal ini diabaikan?

Intinya mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang dilakukan Polri, kita boleh mengawal dan memberikan kritik destruktif terhadap Polri, tapi yang lebih penting mari kita mendorong Polri untuk segera menuntaskan proses hukum ini sampai di pengadilan supaya ada kepastian hukum dan keadilan baik bagi NB maupun bagi korbannya. Tentunya Polri juga tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya dalam kasus ini, kalau memang tidak memiliki bukti yang kuat. “Fiat justicia ruat caellum – tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s