Putusan MK : Pemeriksaan Anggota Legislatif harus ada izin tertulis dari Presiden

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemanggilan anggota DPR yang terlibat kasus hukum (penyidikan) untuk dimintai keterangannya harus melalui persetujuan tertulis presiden, bukan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Frasa ‘persetujuan tertulis dari MKD’ dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’,” ujar Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 76/PUU-XII/2014 di Gedung MK, Selasa (22 September 2015).

MK menyatakan adanya persetujuan tertulis dari presiden bukan berarti memberikan perlindungan istimewa terhadap anggota DPR untuk dimintai keterangannya atas penyidikan dugaan tindak pidana. Hal ini dilakukan karena sebagai pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dari warga negara biasa dalam melaksanakan fungsi dan haknya.

“Pembedaan itu berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang eksplisit dimuat dalam undang-undang serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusan.

Menurut Mahkamah, apabila persetujuan ini tetap diberikan pada MKD maka tidak tepat. Sebab, melihat fungsinya, MKD hanya lembaga etik yang tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Apalagi, jika melihat komposisi keanggotaan MKD maka bisa menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, persetujuan tertulis harus dikeluarkan oleh presiden sebagai kepala negara, bukan MKD.

“Ini salah satu fungsi menegakkan upaya check and balances antara legislatif dan eksekutif. Mahkamah berpendapat izin tertulis a quo seharusnya berasal dari Presiden, bukan dari MKD.”

Meski begitu, demi memenuhi asas kepastian hukum, maka presiden wajib mengeluarkan surat persetujuan dalam waktu singkat demi menjamin kepastian hukum. Tak hanya DPR, persetujuan tertulis presiden pun berlaku bagi anggota MPR dan DPD. Sebab, dalam UU No. 27 tahun 2009 ketentuan persetujuan ini bukan hanya diatur bagi anggota DPR, melainkan juga anggota MPR dan DPD.

Sedangkan, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang disangka melakukan tindak pidana, pemanggilan dan permintaan keterangan proses penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. “Perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden juga diberlakukan bagi anggota MPR dan DPD,” tegasnya Adams.

Sebelumnya, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana mempersoalkan Pasal 245 UU MD3 yang mengganggap persetujuan tertulis MKD bagi anggota DPR yang dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana terkesan mengistimewakan DPR. Pasal itu minta dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip nondiksriminasi seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini juga mirip dengan Pasal 36 UU Pemda yang sudah dibatalkan MK terkait izin pemeriksaan kepala daerah tidak lagi memerlukan izin Presiden.

Tapi jika dicermati, ternyata ada kesalahan fatal dalam putusan yang diketok pada tanggal 22 September 2015. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 245 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Namun, MK ternyata tidak menghapus Pasal 245 ayat 2 yang berbunyi:

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan.

“Dampak kekurangan dalam amar putusan ini maka saat ini ada 2 norma yang berbeda dan kontradiktif. Pertama, pemeriksaan harus izin presiden dan kedua, harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” kata ahli hukum tata negara Dr. Bayu Dwi Anggono.

Demikian juga dalam amar Pasal 224 ayat 5. Ayat ini awalnya berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

MK lalu menyatakan Pasal 224 ayat 5 menjadi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden.

Namun lagi-lagi MK tidak mengubah Pasal 224 ayat 6 yang memberikan kewenangan MKD dalam hal izin pemeriksaan anggota dewan. Pasal 224 ayat itu berbunyi:

Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

“Berarti pasca putusan MK ada dua norma yang berlaku dan kontradiksi satu dengan lainnya,” ujar Dr Bayu yang juga pengajar Universitas Jember ini.

Susunan amar putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 di atas juga bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika ayat 1 dibatalkan, mengapa ayat 2 tetap eksis, padahal ayat 2 menegasikan ayat 1?

Sumber : hukumonline.com dan detiknews.com tanggal 23 September 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s