Peranan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Terkait Kejahatan Dunia Maya

PERANANA HUKUM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL TERKAIT KEJAHATAN DI DUNIA MAYA

Oleh : Malto Datuan

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu fitrah manusia yang membedakannya dari mahluk lain adalah keinginannya untuk selalu berubah. Perubahan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk tergantung dari situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Suatu hal yang harus diterima adalah apapun bentuk perubahan yang terjadi, pada dasarnya manusia berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Perubahan kehidupan yang dilalui manusia pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal muncul dari luar diri manusia itu sendiri. Kedua faktor tersebut secara simultan berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam diri manusia.

Manusia sebagai homo socius, dalam kehidupannya tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lain. Dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi benturan kepentingan atau kebutuhan. Kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain kadang-kadang bersamaan seperti dalam tugas menjaga keselamatan dari berbagai gangguan. Ada kepentingan yang saling sesuai dan saling mengisi, dan ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain. Seluruh kepentingan tersebut haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia, merupakan tugas hukum. Kecendrungan manusia untuk saling berinteraksi lambat laun melahirkan suatu kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Bersamaan dengan itu, timbullah hukum dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin rumit. Corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya saling pengaruh- mempengaruhi. Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Dalam situasi demikian, kelompok berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok tersebut ingin mempertahankan eksistensinya.

Fokus penulisan makalah ini adalah mengenai perubahan sosial berkaitan dengan era teknologi informasi, khususnya di Indonesia. Era teknologi informasi saat ini sudah tidak dapat dielakkan lagi seiring dengan proses globalisasi dalam masyarakat dunia, seakan-akan dunia tanpa sekat pemisah lagi. Kebebasan serta kemudahan berkomunikasi dan mobilisasi membuat jarak bukan merupakan penghalang untuk berinteraksi antar sesama manusia. Salah satu fenomena yang paling menarik adalah dengan ditemukannya berbagai macam alat komunikasi yang semakin canggih dengan berbasis internet.

Internet merupakan suatu jaringan yang memudahkan interaksi antar para penggunanya, dimana orang dengan mudahnya berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran internet membawa perubahan dalam sistem kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, cenderung menerima semua hal-hal baru adanya filter atau pemilahan antara yang tepat untuk diambil dan yang tidak. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan penggunaan jaringan internet. Terlebih lagi, bermunculan berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan media internet, mulai dari penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, pornografi, bahkan tindakan asusila.

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Maksud penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peranan hukum dalam menghadapi perubahan sosial terkait kejahatan dunia maya.

b. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi penugasan mata kuliah Sosiologi Hukum pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

3. Permasalahan

Permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini adalah : Bagaimana peranan hukum dalam menghadapi perubahan sosial terkait kejahatan dunia maya ?

BAB II
PEMBAHASAN

1. Teori Tentang Hukum dan Perubahan Sosial
a. Teori Max Weber

“Perkembangan hukum materil dan hukum acara, mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dmana hukum disusun secara sistimatis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan dibidang hukum”, demikian dikatakan oleh Max Weber.

Tahap-tahap perkembangan hukum ini oleh Max Weber lebih banyak merupakan bentuk-bentuk yang dicita-citakan dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh dalam pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan. Hal yang sama juga ditafsirkan terhadap teorinya tentang nilai-nilai ideal dari sistem hukum, yaitu rasional dan irrasional.

2. Teori Emile Durkheim

Pada pokoknya teori dari Durkheim ini menyatakan hukum merupakan refleksi dari pada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas, yaitu yang bersifat mekanis (mechanical solidarity), dan yang bersifat organis (organic solidarity). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan pada warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks.

Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang bersifat refresif berubah menjadi hukum yang bersifat resitutif. Dimana tekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu bahwa segala sesuatu harus dikembalikan pada keadaaan sebelum kaidah-kaidah tersebut dilanggar. Akan tetapi teori dari Durkheim agak sulit untuk dibuktikan.

Richard Schartz dan James C. Miller dalam suatu penelitian ternyata bertentangan dengan teori Durkheim tentang perkembangan dari hukum represif ke hukum restitutif. Namun demikian bukanlah berarti bahwa teorinya sama sekali tidak berguna, karena ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah sistem-sistem hukum dewasa ini, misalnya apa yang dikemukakannya tentang hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukuman.

3. Teori Sir Henry Maine

Ia mengatakan bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen dimana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih.

Selanjutnya Maine menekankan bahwa di dalam melakukan tindakan-tindakan hukum ditentukan oleh kedudukan (khususnya pada para ibu dan anak-anak di dalam keluarga). Sedangkan pada masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks, seseorang mempunyai beberapa kebebasan tertentu. Yang kemudian mengikatnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam kontrak tersebut.

4. Pitirin Sorokin

Teori yang dikemukakan oleh Sorokin adalah teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikannya dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah ideational (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa), sensate (yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman) dan yang idealistic (yang merupakan kategori campuran) hukum dan gejala-gejala sosial lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat.

5. Teori Arnold M. Rose

Dikemukakan oleh Arnold M. Rose bahwa ada 3 perihal penyebab terjadinya perubahan sosial yang dihubungkannya dengan hukum, yaitu :
a. kumulasi yang progresif dari pada penemuan-penemuan di bidang teknologi;
b. kontak atau konflik antara kebudayaan; dan
c. gerakan sosial (social movement).

Menurut ketiga teori diatas, hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Dikemukakan oleh William F. Ogburn bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab utama terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Kemudian faktor kedua adalah organisasi ekonomi oleh karena manusia pertama-tama bermotivasi pada keuntungan ekonomis yang dimungkinkan oleh karena adanya perubahan-perubahan di bidang teknologi. Hukum hanya merupakan refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat. Dalam bentuk yang lebih politis sifatnya, Karl Marx mengemukakan pula teori tersebut menyangkal adanya sebab-sebab yang bersumber pada hukum maupun ideologi.

Teori lainnya yang menyangkut kebudayaan dikemukakan oleh banyak antropolog dan sosiolog, yang menyatakan bahwa proses pembaruan (perubahan) terjadi apabila dua kebudayaan atau lebih berhubungan. Akan tetapi teori tersebut kurang memuaskan oleh karena dewasa ini memungkinkan adanya hubungan atau kontak yang tetap antara dua kebudayaan atau lebih, atau konflik antara kebudayaan-kebudayaan tersebut.

Selain dari pada teori tersebut di atas ada pula teori gerakan sosial yang menyatakan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan yang tidak tenteram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan, yang seringkali perubahan-perubahan terebut adalah terwujudnya suatu hukum baru. Namun teori tersebut tidak berhasil mengemukakan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan dan bagaimana selanjutnya hukum dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan lebih lanjut.

Teori lainnya lagi yang menghubungkan hukum dengan perubahan-perubahan sosial adalah pendapat Hazairin tentang hukum adat. Dikatakannya bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan (khususnya dalam hukum adat) yang akhirnya meningkat menjadi hubungan antara hukum dengan adat. Adat merupakan resapan (endapan) kesusilaan di dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat tertentu.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat tersebut (eksternal). Faktor-faktor internal dapat berupa pertambahan penduduk, penemuan baru, pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi. Selanjutnya faktor eksternal dapat berupa sebab-sebab lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perang dan sebagainya.

Berkenaan dengan hal ini, Soerjono Soekanto menyatakan :
“Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai pendidikan yang lebih maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial”.

Di samping faktor-faktor yang dapat memperlancar terjadinya perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor yang menghambatnya seperti :
a. Sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (tradisionalisme).
b. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (vestedinterest).
c. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing.
d. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya.
Faktor-faktor di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial serta prosesnya.

Menurut Pound sebagaimana dikutip Ali, bila hukum merupakan suatu social control dan sekaligus menjadi agent of social change, maka hukum memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (legal order) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut. Hukum sebagai social engineering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakan dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut social engineering by law. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis mulai dari identifikasi problem sampai kepada pemecahannya, yaitu :
a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasarannya.
b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena kondisi masyarakat yang majemuk. Pada tahap ini ditentukan nilai sektor mana yang hendak dipilih.
c. Membuat hipotesa dan memilih mana yang layak untuk digunakan.
d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efeknya.
Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan.

Pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikemukakan Pound (1954), jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmaja sebagai berikut :
”Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun yurispredensi memegang peranan) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan faham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia”.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau keduanya. Seperti dikemukakan di atas, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, sedangkan yurisprudensi tidak begitu berperan.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Jika ternyata sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan atau bekerja dan akan mendapatkan tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah mental masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern misalnya larangan memakai koteka di Papua, larangan pengayauan di Kalimantan, keharusan membuat sertifikat tanah, hukum dagang, serta hukum perdata lainnya yang bukan hukum perdata keluarga yang masih dianggap sensitif.

Terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan Indonesia, saat ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern. Namun demikian, masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan menghadapi tantangan yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa indonesia, yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Bila terjadi hal demikian, maka muncul suatu social lag, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur lainnya atau sebaliknya terjadi karena perbedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan yang diharapkan kaidah sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, tidak mungkin mereka mampu menyerap seluruh kepentingan masyarakat. Tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika.

Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (intended change atau planed change). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang perana penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak Langsung.

Selanjutnya sehubungan dengan perubahan ini, hukum juga bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat. Satu masalah yang muncul seperti dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yakni softdevelopment dimana hukum tertentu ternyata tidak efektif. Gejala ini terjadi karena beberapa faktor seperti pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan dan lainnya. oleh karena itu, selain mencapai tujuan, perlu dirumuskan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Akhirnya Soerjono Soekanto mengemukakan ada 4 kaidah hukum yang bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat yakni:
a. Melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar kaidah hukum.
b. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi-tidakserasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum.
c. Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi.
d. Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan.

Langkah di atas hanya merupakan suatu model yang tentunya memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi dengan model tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem hukum tertentu dalam mengubah dan mengatur perikelakuan masyarakat.

3. Peranan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perubahan Sosial Terkait Kejahatan Dunia Maya.

Perubahan sosial menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial yang kemudian dibarengi dengan perubahan hokum yang ada. Perubahan hokum ini merupakan arah dari adanya bentrokan ataupun konflik sikap-sikap, pendapat, pendapat perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan. Ralf Dahrendrof mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada dimana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa anggota terhadap anggota lainnya. Hal ini pula yang terjadi pada perubahan sosial dalam hal mulanya dari masyarakat yang cenderung tradisional menuju masyarakat digital. Konflik mengenai urgensi penggunaan dan kebutuhan gadget, serta tunduknya masyarakat terhadap pergeseran pola-pola perilaku terhadap gadget membawa mereka pada era baru yakni era digital sebagai bentuk dari adanya perubahan sosial. Hukum pun mengikuti perubahan sosial, agar tujuan hukum mengenai kemanfaatan dapat dicapai.

Perubahan sosial ke arah era digital tidak terlepas dari fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisais yang terjadi sejak abad ke-20. Teknologi informasi menjadi simbol pelopor perubahan segala aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, birokrasi, dan budaya. Sedangkan globalisasi yang secara tidak langsung meniadakan batas-batas atar negara menciptakan suatu global village yang menyatu, terbuka, dan bergantung satu sama lain. Sifat terbuka ini dijembatani oleh adanya teknologi informasi yang memungkinkan kehidupan sosial dalam hal tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan berkembang dan berubah secara cepat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika sebagai ciri khas teknologi informasi dengan cepat pula merasuki lingkungan komunitas sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto8, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Perubahan sosial di era digital banyak pula melahirkan permasalahan-permasalahan sosial yang baru. Hal ini bisa terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Hal ini sangat erat kaitannya pula dengan bentuk kejahatan yang berubah seiring tibulnya perubahan sosial, termasuk perubahan ke era digital ini. Perubahan bentuk kejahatan ini bisa jadi karena kondisi lama mengenai bentuk kejahatan tidak lagi dapat diterima, sehingga perlu bentuk baru. Salah satu bentuk baru dari kejahatan cyber crime. Mengenai cyber crime dan bagaimana hukum berperan dalam menghadapinya ini akan dibahas dalam poin-poin berikut :
a. Cyber crime merupakan bentuk kejahatan baru dari adanya perubahan sosial.
Istilah cyber crime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Bentuk dari kejahatan cyber crime ini bermacam-macam antara lain :
1) Unauthorized Acces to Computer and Service
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya.
2) Illegal Contents
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3) Data Forgery
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
4) Cyber Espionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki system jaringan komputer pihak sasaran.

5) Cyber Sabotage and Exortion
Kejahtan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau system jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6) Offense Againts Intelectual Property
Kejahatan ini ditujukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7) Infringements of Privacy
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir berkaitan dengan peran hukum dalam perubahan sosial yakni sebagai alat kontrol sosial (social control) dan juga sebagai sarana rekayasa masyarakat (social engineering). Oleh karena itu undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perubahan sosial yang terjadi pada era teknologi informasi saat ini, yakni secara kongkrit menjawab kebutuhan masyarakat akan penumpasan kejahatan cyber crime sebagai jenis kejahatan baru. Latar belakang ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain, memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan cyber law atau hukum telematika. Rezim hukum yang dimaksud tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas teleh menyebutkan batasan-batasan apa saja yang dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam kaitannya dengan dunia teknologi dan informasi. Mengenai perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan undang-undang ini telah memberikan batasan perbuatannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas ini menjadi landasan tindakan seseorang untuk berbuat dalam dunia maya (cyberspace). Sedangkan pasal 4 menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan sepanjang bertujuan untuk :
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu Pasal yang paling sering diterapkan penyidik adalah Pasal 27 dan Pasal 28 sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan an/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Sedangkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di atas diatur secara khusus dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimum 12 (dua belas tahun) penjara.

BAB III
PENUTUP

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua aspek yang saling terkait dan berinteraksi. Disatu sisi, hukum dapat merubah nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan hukum untuk dapat mengatur kehidupannya yang kompleks. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai sosial dalam masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk menimbulkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Demikian juga halnya, penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif menimbulkan perubahan. Khusus untuk Indonesia, saat ini terjadi proses transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern, walaupun masih ada keraguan untuk menentukan nilai mana yang harus diganti dan nilai apa yang menjadi penggantinya. Namun demikian, hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi hukum alam yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai subjek pemakai hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004
Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
___________________, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta.
Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985.
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006.
_______________, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977.
Satcipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000.
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, cet.viii, 2003
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

 —–0000—–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s