Perpolisian Masyarakat

Kartul

Membangun Kemitraan Polri dan Masyarakat dalam Implementasi Polmas Guna Mewujudkan Polri yang Profesional, Tegas, dan Humanis

 1.       Umum

Polmas pada hakekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama, yaitu membangun kemitraan (partnership) antara polisi dan masyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial / kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Metode Polmas adalah suatu metode sistem keamanan swakarsa yang dalam pelaksanaannya senantiasa menjalin hubungan kerjasama antara polisi dan masyarakat. Untuk mencapai suatu perwujudan terbinanya hubungan kerjasama polisi dan masyarakat dibutuhkan suatu komitmen bersama antara Polri dan masyarakat. Namun yang lebih memiliki peran terpenting guna terwujudnya kemitraan dan kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang harmonis tentu saja sudah barang tentu kepribadian dari tiap-tiap personil Polri harus mencerminkan suatu sosok personil Polri yang sipil / kepolisian sipil. 

2.       Kebijaksanaan

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan yaitu :

“ Membangun kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas guna mewujudkan Polri yang profesional, tegas, dan humanis”.

3.       Strategi

Mengacu pada kebijaksanaan yang telah dirumuskan di atas, maka strategi-strategi yang digunakan dapat diformulasikan sebagai berikut :

Strategi – 1       :     Menciptakan kondisi internal Polri yang kondusif untuk membangun  kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas.

Strategi –  2      :     Mendorong masyarakat agar dapat bekerja sama dengan Polri untuk     membangun kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas.

Strategi – 3       :     Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri (trust buiding) sebagai modal utama untuk membangun kemitraan Polri dan masyarakat.

4.      Upaya

a.         Strategi – 1  :  Menciptakan kondisi internal Polri yang kondusif untuk membangun kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas.

Untuk mewujudnyatakan kebijakan dan strategi penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri dalam keseharian tidaklah mudah, diperlukan pemahaman tentang pentingnya membangun kemitraan dengan masyarakat dan pengetahuan masalah bersama-sama dengan masyarakat. Di sampaing itu diperlukan pula sejumlah pengetahuan dan keterampilan lain seperti keterampailan berkomunikasi, negoisasi, resolusi konflik, dan pengetahuan sosial lainnya. Tidak kalah pentingnya juga adalah pemahaman tentang perpolisian yang menjunjung tinggi dan melindungi HAM seperti korban kejahatan, perempuan, anak-anak kelompok minoritas, dan para pengungsi.

ntuk itu, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah :

1)     Memberikan pelatihan / pembelajaran bagi seluruh anggota Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Polsek / Pospol agar sungguh-sungguh memahami hakekat kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional, tegas, dan humanis.

2)         Melaksanakan prinsip-prinsip dan prosedur dalam membangun kemitraan dengan masyarakat yakni :

a)      Analisis situasi dan permasalahan (TOWS analysis).

b)      Identifikasi permasalahan yang memerlukan kemitraan dengan Stakeholders tertentu.

c)      Identifikasi stakeholder sebagai mitra.

d)     Penetapan tujuan kemitraan (goal / objective).

e)     Penetapan strategi kemitraan (bentuk kemitraan).

f)      Pengembangan rencana kegiatan.

g)     Evaluasi.

3)         Kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwil / tabes, Kapoltabes, Kapolres / Metro / Ta, Kapolsek / Ta) melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berlanjut kepada seluruh personil Polri dibawahnya agar senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

4)         Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pada setiap Polda atau sekurang-kurangnya gabungan dari beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan paling tidak satu kali program pelatihan khusus tentang Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran pengetahuan dan / atau regenerasi petugas Polmas.

5)         Memasukkan mata pelajaran / mata kuliah Polmas ke dalam kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan yang silabus dan satuan acara pelajaran / perkuliahannya disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya.

6)         Meningkatkan sarana dan prasarana secara bertahap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misi petugas Polmas sehingga petugas Polmas pada setiap desa / kelurahan diharapkan dapat dilengkapi dengan sepeda motor dan alat komunikasi.

7)         Mengalokasikan biaya operasional yang selayaknya untuk menjamin aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas Polmas termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus menerus memantau, mengawasi / mengendalikan, mengarahkan, dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas.

8)         Kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwil / tabes, Kapoltabes, Kapolres / Metro / Ta, Kapolsek / Ta) melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan parameter tertentu / indikator kinerja yang dtetapkan sebelumnya, terhadap personil di bawahnya tentang pelaksanaan kegiatan Polmas di wilayahnya kemudian memberikan penghargaan (reward) terhadap personil yang berprestasi dan penghukuman (punishment) terhadap personil yang kurang berprestasi.

b.       Strategi – 2   :     Mendorong masyarakat agar mau bekerjasama dengan Polri untuk membangun kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas.

Untuk menciptakan kemitraan dengan masyarakat, Polri harus berusaha memberdayakan dua kelompok yaitu masyarakat dan petugas polisi di lapangan yang melayani masyarakat secara lebih dekat dan teratur. Artinya masyarakat harus diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subjek yang turut menentukan dan mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan hidup mereka bersama yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Untuk itu, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan :

1)         Mengoptimalkan fungsi forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat, sebagai wadah kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalisasikan Polmas dalam lingkungannya.

2)         Meningkatkan program-program sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Polmas dan petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka membangun kemitraan Polri dengan masyarakat.

3)         Bekerja sama dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.

4)         Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, DPRD, dan instansi terkait lainnya, sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program pemerintah daerah yang didukung dengan APBD.

5)         Menghimbau masyarakat agar berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pertikaian antar warga serta penyakit masyarakat dan masalah sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan mereka sendiri bagi terwujudnya suasana kehidupan bersama yang damai dan tentram. Masyarakat lokal dimungkinkan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan / atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

c.         Strategi – 3   :     Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri (trust buiding) sebagai modal utama  untuk membangun kemitraan Polri dan masyarakat.

Kata kunci dalam membangun kemitraan Polri dan masyarakat adalah adanya saling percaya antara Polri dan masyarakat, namun yang paling penting adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Untuk itu, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1)         Membangun komunikasi yang intensif dan berbicara dengan pengusaha, stakeholder (Toga, Toda, LSM, dan Ormas), dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam satu wilayah Polmas untuk mengidentifikasi permasalahan dan kekuatiran yang dihadapi masyarakat.

2)         Petugas Polmas mengunjungi warga masyarakat ke rumah mereka masing-masing untuk memberikan saran dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi seperti menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga).

3)         Berpartisipasi dalam kegiatan dan pertemuan rutin warga masyarakat seperti hari Proklamasi Kemerdekaan RI, hari besar keagamaan, dan hari-hari besar lainnya, sehingga tercipta kedekatan Polri dengan masyarakat.

4)         Menjelaskan kepada masyarakat tentang taktik dan tindakan kepolisian yang dianggap kontroversial dan meresahkan masyarakat agar tidak timbul persepsi yang salah dalam masyarakat.

5)         Berkerja sama dengan Pemda dan badan sosial swasta / LSM untuk melakukan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat.

6)         Turut ambil bagian dalam program bersifat edukatif dan rekreatif bagi anak-anak, remaja, pemuda, dan perempuan.

Demikian Karya tulis ini dibuat semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s