Freeport Vs Indonesia : Nasionalisme Kita Sedang Dipertaruhkan

Hari-hari belakangan ini ada dua isu besar yang ramai dalam pemberitaan di media massa maupun online dan perbincangan di media sosial. Satunya isu mengenai Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan satu lagi isu tentang Freeport yang “ribut” dengan pemerintah Indonesia. Isu tentang Ahok tidak akan kita bahas disini, namun saya lebih tertarik untuk menulis tentang Freeport, karena menurut saya isu tentang Freeport lebih bermutu dan bermakna untuk dibahas, karena menyangkut harga diri dan kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Freeport ini sudah hampir 50 tahun beroperasi di Indonesia khususnya di Papua dengan dasar Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani bersama antara Pemerintah RI dan PT. Freeport sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dengan dasar KK tersebut maka Freeport dengan leluasa mengeruk kekayaan tambang berupa emas dari perut bumi Indonesia. Begitu digdayanya Freeport ini, sehingga mereka berhasil menekan pemerintah Indonesia selama hampir 50 tahun itu. Bahkan ada yang mengillustrasikan Freeport ini ibarat negara dalam negara, saking powerfull-nya Freeport di hadapan Pemerintah RI. 

Sudah lima kali pergantian Presiden mulai dari zaman Soeharto hingga SBY, tidak ada yang berani melawan Freeport, semuanya takluk di bawah kejayaan Freeport. Setiap ada permasalahan, Freeport selalu berhasil menekan atau memaksa Pemerintah RI untuk tunduk pada kemauan Freeport. Entah karena penguasa sudah berhasil “dibeli” ataukah memang Freeport ini luar biasa kuatnya. Bisa jadi memang sangat kuat, karena kita tahu bahwa AS punya kepentingan yang sangat besar atas keberlangsungan operasi Freeport di Indonesia. 

Menurut informasi yang pernah saya baca, grasberg dengan operatornya PT Freeport yang ada di kawasan Papua disebut-sebut sebagai pertambangan emas terbesar di dunia, mempunyai cadangan emas hampir 30 juta troy ounces. Kalau dirupiahkan, cadangan emas ini nilainya setara Rp1.200 triliun (http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/5-tambang-emas-terbesar-di-dunia-dan-dampaknya-pada-lingkungan). Maka sangat wajar jika siapapun pasti tergiur dengan emas di bumi Papua tersebut, dan kesempatan yang sudah berada dalam genggaman Freeport saat ini tidak mungkin dilepaskan begitu saja, sayang bro.

Baru setelah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berani melawan Freeport, bahkan Freeport dibuat kalang kabut dengan berbagai kebijakan baru pemerintah RI dan sikap keras kepala yang ditunjukkan Menteri ESDM Jonan Ignatius. Kebijakan pemerintah yang saya maksudkan adalah keharusan Freeport untuk merubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan UU Minerba, membangun pabrik smelter di Indonesia dan divestasi saham sebanyak 51% kepada pemerintah Indonesia. Kebijakan baru tersebut tidak diterima begitu saja oleh Freeport karena tentunya sangat “merugikankan” Freeport yang sudah sekian puluh tahun merasakan nikmatnya KK yang memposisikannya sejajar dengan Pemerintah RI. Maka tidak heran jika Freeport dengan segala cara berupaya agar kebijakan baru tersebut tidak jadi diberlakukan, salah satunya dengan mengancam akan membawa permasalahan tersebut ke arbitrase internasional dan bahkan menggunakan cara-cara lama yang licik dengan menjadikan karyawan sebagai tameng dan bargaining melalui PHK. Namun gertak sambal tersebut sepertinya tidak sedikitpun mengendorkan nyali Pemerintah RI, bahkan melalui Menteri Luhut dan Jonan mengancam balik Freeport dengan dengan suara yang tidak kalah garang.

Saya hanya tertawa geli ketika membaca pernyataan President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson bahwa sudah lebih dari 214 triliun rupiah yang diberikan Freeport kepada Indonesia sejak tahun 1992 (https://m.detik.com/finance/energi/d-3427342/bos-besar-freeport-sejak-1992-kami-setor-rp-214-t-untuk-ri). Bukannya terbalik? Malahan Indonesia yang telah memperkaya Freeport entah sudah berapa trilliun, tidak terhitung lagi. Dan 214 trilliun yang digaungkan Freeport tersebut hanyalah sepersekian persen dari keuntungan yang diperoleh Freeport dari Indonesia, itupun bukan diberikan secara cuma-cuma tapi merupakan royalti yang wajib dibayarkan oleh mereka. Jadi sangat lucu jika mereka mengklaim besarnya sumbangsih mereka kepada Indonesia. Ungkapan Presiden Jhon F. Kennedy ini cocok untuk mereka renungkan : “Jangan tanyakan berapa yang telah engkau berikan kepada Indonesia, tapi tanyakan berapa yang sudah Indonesia berikan padamu”. Hehehe….

Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia tentu kita sangat mengharapkan itikad baik dari Freeport untuk bersedia mengikuti kebijakan pemerintah RI yang sekian tahun telah “dirugikan” oleh mereka. Kalau kita mau jujur, kebijakan tersebut tidaklah sepenuhnya merugikan pihak Freeport, meskipun mungkin akan sedikit mengurangi pundi-pundi yang selama ini telah mereka nikmati dengan manis. Sudah saatnya Indonesia berdaulat di negara sendiri, dan jangan biarkan orang lain mengatur negara kita. Terakhir kepada saudara-saudaraku yang terpaksa harus dirumahkan (PHK) karena kemelut ini, saya minta untuk bersabar dan jangan mudah diprovokasi atau dijadikan alat untuk mencapai kepentingan Freeport atau pihak manapun. Saya tahu penderitaan yang harus kalian alami beserta keluarga tidaklah ringan, namun janganlah sedikit pun korbankan nasionalisme kalian. Yakinlah bahwa di balik peristiwa ini ada hikmahnya, dan percayalah pada pemerintah yang tidak akan membiarkan kalian menjadi korban, pasti ada solusinya, besok atau kapan itu akan datang.

Baca juga : 

Denny Siregar, Jantanlah Freeport, http://www.dennysiregar.com/2017/02/jantanlah-freeport.html?m=1

Multitafsir Penon-aktifan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta

Menjadi pusat perhatian public terkini, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) kerap menjadi bahan perdebatan. Setiap tindakan dan ucapannya, bahkan yang paling positif sekalipun, tidak hanya mendapatkan dukungan tetapi juga caci-maki. Itu sebabnya dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur dengan status Terdakwa penistaan agama menimbulkan perdebatan sengit .

Apalagi putaran pertama pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah menunjukan hasilnya. Perdebatan yang muncul dari dua status Ahok itu, misalnya, terjadi antara Mahfud MD dengan Refly Harun. Dua ahli itu memaknai berbeda pasal pemberhentian sementara Gubernur yang terjerat kasus pidana. Perbedaan cara memaknai undang-undang itu sesungguhnya perihal yang lumrah terjadi. Apalagi produk perundang-undangan yang terbentuk banyak memiliki tafsir bercabang.

Namun perbedaan para ahli menafsir undang-undang itu acapkali dimaknai publik sebagai bentuk keberpihakan pada pihak tertentu. Tulisan ini hendak menjelaskan secara berimbang dua pandangan para ahli itu dan bagaimana posisi hak konstitusional Ahok dalam perdebatan itu. Perlindungan terhadap hak Ahok itu menjadi penting sebagaimana pentingnya aparat negara menegakan hukum dalam kasus penistaan agama. Tentu saja penegakan hukum yang tidak dipengaruhi “kicauan” publik apalagi karena tekanan politik.

Dua sisi tafsir

Perdebatan Mahfud dan Refly itu terkait dua pasal dari dua undang-undang yang berbeda namun berkaitan dengan status Ahok. Gubernur DKI Jakarta itu sedang didakwa Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena ucapannya yang diduga “menista” agama Islam. Berdasarkan Pasal 156a KUHP itu, Ahok dapat dipidana dengan pidana penjara “selama-lamanya lima tahun”. Kata “selama-lamanya lima tahun” itu tentu saja bermakna Ahok tidak dapat dipidana lebih dari lima tahun. Jadi semacam pidana berbentuk “maksimum khusus” dalam kajian hukum pidana.

Akibat didakwanya Ahok melanggar Pasal 156a KUHP itu, Mahfud dan beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa pendakwaan Ahok itu menimbulkan konsekuensi hukum bagi statusnya sebagai Gubernur. Dengan menggunakan dalil Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mahfud berpendapat Ahok harus diberhentikan sebagai Gubernur. Pasal tersebut mengatur tentang pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD.

Menurut pasal tersebut, pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah apabila didakwa melakukan 6 (enam) jenis pidana dan/atau melakukan perbuatan, yaitu: (i) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun; (ii) tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana terorisme; (iv) makar; (v) tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau (vi) perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perihal “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun” itulah yang menyebabkan timbulnya friksi pendapat antara Mahfud dan Refly. Lalu, apakah makna sesungguhnya dari “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun” itu?

Mahfud MD berpendapat bahwa setiap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun dapat diberhentikan sementara. Dalam kasus Ahok, Gubernur DKI itu diancam tindak pidana penistaan agama dengan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun. Pendapat Mahfud ini tentu benar jika alat ukurnya ancaman lamanya pemidanaannya (masa hukuman penjaranya). Pada titik itu, Refly berbeda pandangan. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) itu alat ukurnya bukanlah lamanya pemidanaanya saja tetapi juga jenis pidananya. Jenis pidana yang diancam dengan pidana “paling singkat” itu memang dikenal dalam produk perundang-undangan di Indonesia.

Misalnya, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa tindak pidana narkotika yang diancam pemidanaan paling singkat tersebut. Tetapi tidak semua tindak pidana narkotika yang diancam pemidanaan paling singkat 5 (lima) tahun, tetapi ada juga yang ancamannya paling singkat 4 (empat) tahun. Coba simak misalnya hukuman pada Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika. Di dalam ketentuan itu, terhadap pelaku dibedakan ancaman “pidana penjara paling singkat” berdasarkan berat-ringannya perbuatan. Jika pelaku memiliki jumlah narkotika dengan kadar rendah diancam pidana paling singkat 4 (empat) tahun. Sedangkan jika pemilikan narkotika dalam jumlah lebih banyak maka baru diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Sehingga, apabila Ahok melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang diancam pidana paling singkat 4 (empat) tahun maka Gubernur DKI Jakarta itu tidak dapat diberhentikan sementara. Sebaliknya apabila Ahok didakwa Pasal 111 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika yang merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun maka barulah Ahok diberhentikan.

Jadi pemberhentian sementara Ahok hanya dapat dilakukan terhadap jenis tindak pidana yang mengatur khusus tentang ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun. Maksud dari Pasal 83 ayat (1) UU Pemda bukanlah setiap tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun penjara saja, tetapi terhadap pidana yang ancaman pidananya menggunakan terminologi minimum khusus seperti UU Narkotika itu. Jadi apabila diamati UU Narkotika, pendapat Refly merupakan pendapat yang benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah pula.

Terkait dengan tuduhan bahwa Ahok telah melakukan perbuatan yang dapat memecah belah NKRI perlu pula dibahas di sini. Menurut saya perbuatan Ahok yang menimbulkan friksi di masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memecah-belah NKRI. Ketentuan itu tentu perihal kewenangan kepala daerah yang dapat melakukan upaya pemisahan dari NKRI. Jadi soal penistaan agama yang menimbulkan perdebatan luas di masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat memecah belah NKRI.

Meskipun demikian, hal itu hanyalah pandangan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan. Tidak satu pun dari pendapat tersebut, baik Mahfud maupun Refly, yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu sebabnya Presiden (dan Menteri Dalam Negeri) tidak dapat menggunakan pendapat itu dalam memutuskan status Gubernur Ahok. Dalam ketentuan yang multi-tafsir demikian, Presiden tentu memiliki pemahamannya sendiri. Terhadap multi-tafsir peraturan undang-undang itu maka hak Ahok tidak boleh dirugikan. Begitulah berhukum secara adil itu. Jika terdapat pihak-pihak yang merasa berkepentingan dan menghendaki agar kepastian hukum dapat timbul dari status Ahok, maka dapat dilakukan permintaan pemberian fatwa kepada Mahkamah Agung atau meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang final dan mengikat terhadap permasalahan itu. Semoga kita dapat berlaku adil.

(Sumber : Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas; dan Peneliti Kode Inisiati).

Saya sendiri lebih condong ke pendapat Refly Harun, yang menurut saya lebih bisa diterima akal dan logika saya. Kenapa demikian ? Karena Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tersurat memuat frase “paling singkat” yang dalam terminologi hukum memang dikenal adanya ancaman hukuman “paling singkat” dan “paling lama”. Jadi jikalau sudah disebutkan secara jelas adanya frase “paling singkat”, maka menurut saya tidak perlu lagi ditafsirkan berbeda dengan bunyi pasal tersebut, karena jika ditafsirkan lagi maka bukannya akan semakin memperjelas bunyi pasal tersebut tapi justru semakin membuat kabur. Sebagaimana sering jadi bahan guyonan, jika berkumpul sepuluh orang ahli hukum, maka akan ada sepuluh pendapat hukum yang keluar. Oleh karena itu karena undang-undang sudah dengan jelas mengatakan demikian, maka maknailah itu sebagaimana adanya atau sebagaimana tertulis.

Guna mengatasi beragamnya pendapat yang muncul, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan penalaran berdasarkan riwayat pembuatan Undang-undang Pemda tersebut atau dengan memaknai sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang tersebut. Oleh karena itu, sebagai jalan keluarnya maka Mendagri dapat meminta masukan dari para ahli yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut, yang saya yakin masih hidup sampai sekarang, karena undang-undangnya sendiri belum lama diundangkan.

Dan kalaupun terpaksa harus diperdebatkan, maka saya tetap berpendapat sama dengan Refly Harun, bahwa yang dimaksudkan dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah yang didakwa melakukan pidana dengan ancaman hukuman “paling singkat” atau minimal lima tahun, atau tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam pasal tersebut. Pencantuman tindak pidana tertentu yakni korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara yang kesemuanya merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menurut saya tidaklah kebetulan. Pencantuman empat jenis tindak pidana tersebut karena kita tahu bahwa keempat jenis tindak pidana tersebut, tidak ada yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, maka keempat jenis tindak pidana dimaksud harus disebutkan secara tersurat dalam rumusan pasal Pasal 83 ayat (1) UU Pemda. Di luar dari keempat jenis tindak pidana tersebut, maka tindak pidana yang dapat mengakibatkan dinon-aktikannya seorang kepala daerah adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman “paling singkat” lima tahun atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kalau kita mengikuti pola pikir yang dikemukakan oleh Mahfud MD, maka tidaklah perlu keempat jenis tindak pidana (korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara) disebutkan secara tersendiri dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pemda tersebut. Tanpa disebutkan pun keempat jenis tindak pidana tersebut sudah masuk dalam kategori tindak pidana yang dimaksudkan oleh Mahfud MD, karena ancaman hukuman maksimalnya (bukan ancaman hukuman minimal atau paling singkat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pemda) rata-rata di atas lima tahun. Jadi logikanya, jika benar penafsiran yang dikemukakan oleh Mahfud MD, maka untuk apa keempat jenis tindak pidana tersebut disebutkan lagi? Toh, hanya akan membuat rumusan pasal menjadi ambigu dan semakin membuat bingung dalam penerapannya.

Jadi sekali lagi saya tetap berpendapat bahwa, apa yang tertulis atau tersurat dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pemda sudah sangat jelas, maka tidak perlu lagi ditafsirkan lain dari bunyi pasal tersebut. Karena pasal tersebut sudah dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara “paling singkat” lima tahun, maka berarti yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa diancam dengan hukuman penjara paling singkat lima tahun atau lebih, sebagimana dicontohkan dengan UU Narkotika di atas, tidak lain dan tidak bukan dari pada itu. Titik.

Salam kebinekhaan.

Penangkapan atau “Penahanan” Buni Yani?

http://m.news.viva.co.id/news/read/852528-soal-buni-yani-dan-ahok-polisi-dinilai-tebang-pilih

Sebetulnya saya tidak terlalu tertarik mengomentari berita ini, tapi setelah membaca isi beritanya, saya tergelitik untuk men-share sekaligus memberikan pemahaman semampu saya, khususnya bagi mereka yang awam tentang proses hukum di Kepolisian.

Berita tantang Ahok dan Buni Yani memang mencuat belakangan, sebagian beritanya benar artinya sesuai fakta namun tidak sedikit yang menyesatkan alias hoax. Berita yang saya komentari ini agak mengusik pikiran saya, karena disampaikan oleh salah seorang anggota dewan yang “terhormat”, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena cukup sering tampil di media.

Khusus mengenai berita bahwa Buni Yani sempat ditahan di Polda Metro Jaya, perlu diklarifikasi agar tidak menjadi bola liar yang dapat memicu ketidaksenangan terhadap Polri bahkan bisa menyulut emosi publik, sehingga dapat dijadikan alasan atau isu lagi untuk berunjuk rasa.

Bahwa dalam proses penyidikan suatu perkara ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, mulai dari pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dst. Dalam KUHAP telah diatur bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Masa penangkapan juga sudah diatur dengan jelas yakni paling lama 1 x 24 jam. Artinya seseorang yang dengan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilakukan penangkapan selama 1 hari atau 1 x 24 jam. Setelah lewat jangka waktu tersebut, maka orang yang dilakukan penangkapan tersebut wajib dilepaskan atau dilanjutkan dengan penahanan. Masa penahanan sendiri sudah diatur yakni paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Kejaksaan paling lama 40 hari.

Jadi apa yang dialami oleh Buni Yani pada saat di Polda Metro Jaya yang menginap selama satu malam, sebenarnya adalah proses penangkapan yang telah saya jelaskan di atas yakni paling lama satu hari atau 1 x 24 jam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Buni Yani ditahan selama 1 malam, itu sama sekali tidak benar, karena masa penahanan sendiri bisa sampai 20 hari.

Demikian semoga bermanfaat, mari sebarkan kesejukan bukan kebencian, kuncinya ada di hati, pikiran, dan jari anda.

Putusan MK : Pemeriksaan Anggota Legislatif harus ada izin tertulis dari Presiden

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemanggilan anggota DPR yang terlibat kasus hukum (penyidikan) untuk dimintai keterangannya harus melalui persetujuan tertulis presiden, bukan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Frasa ‘persetujuan tertulis dari MKD’ dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’,” ujar Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 76/PUU-XII/2014 di Gedung MK, Selasa (22 September 2015).

MK menyatakan adanya persetujuan tertulis dari presiden bukan berarti memberikan perlindungan istimewa terhadap anggota DPR untuk dimintai keterangannya atas penyidikan dugaan tindak pidana. Hal ini dilakukan karena sebagai pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dari warga negara biasa dalam melaksanakan fungsi dan haknya.

“Pembedaan itu berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang eksplisit dimuat dalam undang-undang serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusan.

Menurut Mahkamah, apabila persetujuan ini tetap diberikan pada MKD maka tidak tepat. Sebab, melihat fungsinya, MKD hanya lembaga etik yang tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Apalagi, jika melihat komposisi keanggotaan MKD maka bisa menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, persetujuan tertulis harus dikeluarkan oleh presiden sebagai kepala negara, bukan MKD.

“Ini salah satu fungsi menegakkan upaya check and balances antara legislatif dan eksekutif. Mahkamah berpendapat izin tertulis a quo seharusnya berasal dari Presiden, bukan dari MKD.”

Meski begitu, demi memenuhi asas kepastian hukum, maka presiden wajib mengeluarkan surat persetujuan dalam waktu singkat demi menjamin kepastian hukum. Tak hanya DPR, persetujuan tertulis presiden pun berlaku bagi anggota MPR dan DPD. Sebab, dalam UU No. 27 tahun 2009 ketentuan persetujuan ini bukan hanya diatur bagi anggota DPR, melainkan juga anggota MPR dan DPD.

Sedangkan, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang disangka melakukan tindak pidana, pemanggilan dan permintaan keterangan proses penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. “Perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden juga diberlakukan bagi anggota MPR dan DPD,” tegasnya Adams.

Sebelumnya, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana mempersoalkan Pasal 245 UU MD3 yang mengganggap persetujuan tertulis MKD bagi anggota DPR yang dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana terkesan mengistimewakan DPR. Pasal itu minta dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip nondiksriminasi seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini juga mirip dengan Pasal 36 UU Pemda yang sudah dibatalkan MK terkait izin pemeriksaan kepala daerah tidak lagi memerlukan izin Presiden.

Tapi jika dicermati, ternyata ada kesalahan fatal dalam putusan yang diketok pada tanggal 22 September 2015. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 245 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Namun, MK ternyata tidak menghapus Pasal 245 ayat 2 yang berbunyi:

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan.

“Dampak kekurangan dalam amar putusan ini maka saat ini ada 2 norma yang berbeda dan kontradiktif. Pertama, pemeriksaan harus izin presiden dan kedua, harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” kata ahli hukum tata negara Dr. Bayu Dwi Anggono.

Demikian juga dalam amar Pasal 224 ayat 5. Ayat ini awalnya berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

MK lalu menyatakan Pasal 224 ayat 5 menjadi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden.

Namun lagi-lagi MK tidak mengubah Pasal 224 ayat 6 yang memberikan kewenangan MKD dalam hal izin pemeriksaan anggota dewan. Pasal 224 ayat itu berbunyi:

Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

“Berarti pasca putusan MK ada dua norma yang berlaku dan kontradiksi satu dengan lainnya,” ujar Dr Bayu yang juga pengajar Universitas Jember ini.

Susunan amar putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 di atas juga bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika ayat 1 dibatalkan, mengapa ayat 2 tetap eksis, padahal ayat 2 menegasikan ayat 1?

Sumber : hukumonline.com dan detiknews.com tanggal 23 September 2015

Vonis Ringan Terhadap Udar Pristono

Terjerat gara-gara temuan bus TransJakarta berkarat, Udar Pristono akhirnya dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bus TransJ tahun 2012 dan 2013. Majelis Hakim menyebut Pristono hanya melakukan kesalahan administratif.

“Dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menandatangani dokumen pencairan anggaran pengadaan 2012, tidak ada laporan kepada terdakwa mengenai adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak,” kata Hakim Anggota Joko Subagyo membacakan pertimbangan atas dakwaan pertama mengenai korupsi TransJ di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Menurut Majelis Hakim, keterangan Drajad Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pengadaan bus tahun 2013 mengenai laporan adanya ketidaksesuaian hasil pengadaan bus dengan perjanjian kontrak, harus dikesampingkan.

“Terdakwa membantah keterangan tersebut dan menyatakan bahwa seperti halnya pengadaan 2012 terdakwa tidak mendapat laporan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga terdakwa menandatangani dokumen pencairan. Menimbang dikarenakan hanya saksi Drajad Adhyaksa yang menerangkan bahwa sebelum menandatangani dokumen pencairan anggaran 2013, saksi melaporkan adanya ketidaksesuaian hasil pengadaan dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak namun tidak didukung dengan bukti lain, maka keterangan saksi Drajad Adhyaksa harus dikesampingkan.” Papar Hakim Joko.

Pristono menurut Majelis Hakim memang punya kewajiban menandatangani dokumen pencairan anggaran. Namun tandatangan pencairan anggaran pengadaan bus yang hasilnya tidak sesuai kontrak dilakukan karena ketidaktahuan Pristono soal adanya permasalahan pengadaan.

“Dalam kewenangan delegasi, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang sudah didelegasikan ada pada penerima delegasi, sehingga dalam hal ini terdakwa selaku pemberi delegasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Menimbang dengan adanya pertimbangan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa selaku PA dalam menandatangani dokumen pencairan anggaran busway tahun 2012 dan 2013 bukanlah merupakan tindak pidana, yang termasuk ranah administratif sehingga terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujar Hakim Joko.

Pristono hanya dinyatakan terbukti pada dakwaan kedua subsidair yakni menerima duit gratifikasi Rp 78 juta dari selisih harga penjualan mobil dinas berplat merah merk Toyota Kijang tipe LSX Tahun 2002 yang dijual pada tahun 2012 ke Yeddie Kuswandy Direktur PT Jati Galih Semesta.

Atas perbuatannya, Pristono dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 5 bulan kurungan. Vonis ini mengejutkan karena Pristono sebelumnya dituntut Jaksa pada Kejagung dengan hukuman 19 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Sumber : detiknews.com tanggal 23 September 2015.