Penangkapan atau “Penahanan” Buni Yani?

http://m.news.viva.co.id/news/read/852528-soal-buni-yani-dan-ahok-polisi-dinilai-tebang-pilih

Sebetulnya saya tidak terlalu tertarik mengomentari berita ini, tapi setelah membaca isi beritanya, saya tergelitik untuk men-share sekaligus memberikan pemahaman semampu saya, khususnya bagi mereka yang awam tentang proses hukum di Kepolisian.

Berita tantang Ahok dan Buni Yani memang mencuat belakangan, sebagian beritanya benar artinya sesuai fakta namun tidak sedikit yang menyesatkan alias hoax. Berita yang saya komentari ini agak mengusik pikiran saya, karena disampaikan oleh salah seorang anggota dewan yang “terhormat”, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena cukup sering tampil di media.

Khusus mengenai berita bahwa Buni Yani sempat ditahan di Polda Metro Jaya, perlu diklarifikasi agar tidak menjadi bola liar yang dapat memicu ketidaksenangan terhadap Polri bahkan bisa menyulut emosi publik, sehingga dapat dijadikan alasan atau isu lagi untuk berunjuk rasa.

Bahwa dalam proses penyidikan suatu perkara ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, mulai dari pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dst. Dalam KUHAP telah diatur bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Masa penangkapan juga sudah diatur dengan jelas yakni paling lama 1 x 24 jam. Artinya seseorang yang dengan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilakukan penangkapan selama 1 hari atau 1 x 24 jam. Setelah lewat jangka waktu tersebut, maka orang yang dilakukan penangkapan tersebut wajib dilepaskan atau dilanjutkan dengan penahanan. Masa penahanan sendiri sudah diatur yakni paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Kejaksaan paling lama 40 hari.

Jadi apa yang dialami oleh Buni Yani pada saat di Polda Metro Jaya yang menginap selama satu malam, sebenarnya adalah proses penangkapan yang telah saya jelaskan di atas yakni paling lama satu hari atau 1 x 24 jam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Buni Yani ditahan selama 1 malam, itu sama sekali tidak benar, karena masa penahanan sendiri bisa sampai 20 hari.

Demikian semoga bermanfaat, mari sebarkan kesejukan bukan kebencian, kuncinya ada di hati, pikiran, dan jari anda.

Putusan MK : Pemeriksaan Anggota Legislatif harus ada izin tertulis dari Presiden

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemanggilan anggota DPR yang terlibat kasus hukum (penyidikan) untuk dimintai keterangannya harus melalui persetujuan tertulis presiden, bukan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Frasa ‘persetujuan tertulis dari MKD’ dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’,” ujar Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 76/PUU-XII/2014 di Gedung MK, Selasa (22 September 2015).

MK menyatakan adanya persetujuan tertulis dari presiden bukan berarti memberikan perlindungan istimewa terhadap anggota DPR untuk dimintai keterangannya atas penyidikan dugaan tindak pidana. Hal ini dilakukan karena sebagai pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dari warga negara biasa dalam melaksanakan fungsi dan haknya.

“Pembedaan itu berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang eksplisit dimuat dalam undang-undang serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusan.

Menurut Mahkamah, apabila persetujuan ini tetap diberikan pada MKD maka tidak tepat. Sebab, melihat fungsinya, MKD hanya lembaga etik yang tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Apalagi, jika melihat komposisi keanggotaan MKD maka bisa menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, persetujuan tertulis harus dikeluarkan oleh presiden sebagai kepala negara, bukan MKD.

“Ini salah satu fungsi menegakkan upaya check and balances antara legislatif dan eksekutif. Mahkamah berpendapat izin tertulis a quo seharusnya berasal dari Presiden, bukan dari MKD.”

Meski begitu, demi memenuhi asas kepastian hukum, maka presiden wajib mengeluarkan surat persetujuan dalam waktu singkat demi menjamin kepastian hukum. Tak hanya DPR, persetujuan tertulis presiden pun berlaku bagi anggota MPR dan DPD. Sebab, dalam UU No. 27 tahun 2009 ketentuan persetujuan ini bukan hanya diatur bagi anggota DPR, melainkan juga anggota MPR dan DPD.

Sedangkan, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang disangka melakukan tindak pidana, pemanggilan dan permintaan keterangan proses penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. “Perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden juga diberlakukan bagi anggota MPR dan DPD,” tegasnya Adams.

Sebelumnya, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana mempersoalkan Pasal 245 UU MD3 yang mengganggap persetujuan tertulis MKD bagi anggota DPR yang dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana terkesan mengistimewakan DPR. Pasal itu minta dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip nondiksriminasi seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini juga mirip dengan Pasal 36 UU Pemda yang sudah dibatalkan MK terkait izin pemeriksaan kepala daerah tidak lagi memerlukan izin Presiden.

Tapi jika dicermati, ternyata ada kesalahan fatal dalam putusan yang diketok pada tanggal 22 September 2015. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 245 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Namun, MK ternyata tidak menghapus Pasal 245 ayat 2 yang berbunyi:

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan.

“Dampak kekurangan dalam amar putusan ini maka saat ini ada 2 norma yang berbeda dan kontradiktif. Pertama, pemeriksaan harus izin presiden dan kedua, harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” kata ahli hukum tata negara Dr. Bayu Dwi Anggono.

Demikian juga dalam amar Pasal 224 ayat 5. Ayat ini awalnya berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

MK lalu menyatakan Pasal 224 ayat 5 menjadi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden.

Namun lagi-lagi MK tidak mengubah Pasal 224 ayat 6 yang memberikan kewenangan MKD dalam hal izin pemeriksaan anggota dewan. Pasal 224 ayat itu berbunyi:

Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

“Berarti pasca putusan MK ada dua norma yang berlaku dan kontradiksi satu dengan lainnya,” ujar Dr Bayu yang juga pengajar Universitas Jember ini.

Susunan amar putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 di atas juga bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika ayat 1 dibatalkan, mengapa ayat 2 tetap eksis, padahal ayat 2 menegasikan ayat 1?

Sumber : hukumonline.com dan detiknews.com tanggal 23 September 2015

Vonis Ringan Terhadap Udar Pristono

Terjerat gara-gara temuan bus TransJakarta berkarat, Udar Pristono akhirnya dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bus TransJ tahun 2012 dan 2013. Majelis Hakim menyebut Pristono hanya melakukan kesalahan administratif.

“Dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menandatangani dokumen pencairan anggaran pengadaan 2012, tidak ada laporan kepada terdakwa mengenai adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak,” kata Hakim Anggota Joko Subagyo membacakan pertimbangan atas dakwaan pertama mengenai korupsi TransJ di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Menurut Majelis Hakim, keterangan Drajad Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pengadaan bus tahun 2013 mengenai laporan adanya ketidaksesuaian hasil pengadaan bus dengan perjanjian kontrak, harus dikesampingkan.

“Terdakwa membantah keterangan tersebut dan menyatakan bahwa seperti halnya pengadaan 2012 terdakwa tidak mendapat laporan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga terdakwa menandatangani dokumen pencairan. Menimbang dikarenakan hanya saksi Drajad Adhyaksa yang menerangkan bahwa sebelum menandatangani dokumen pencairan anggaran 2013, saksi melaporkan adanya ketidaksesuaian hasil pengadaan dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak namun tidak didukung dengan bukti lain, maka keterangan saksi Drajad Adhyaksa harus dikesampingkan.” Papar Hakim Joko.

Pristono menurut Majelis Hakim memang punya kewajiban menandatangani dokumen pencairan anggaran. Namun tandatangan pencairan anggaran pengadaan bus yang hasilnya tidak sesuai kontrak dilakukan karena ketidaktahuan Pristono soal adanya permasalahan pengadaan.

“Dalam kewenangan delegasi, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang sudah didelegasikan ada pada penerima delegasi, sehingga dalam hal ini terdakwa selaku pemberi delegasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Menimbang dengan adanya pertimbangan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa selaku PA dalam menandatangani dokumen pencairan anggaran busway tahun 2012 dan 2013 bukanlah merupakan tindak pidana, yang termasuk ranah administratif sehingga terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujar Hakim Joko.

Pristono hanya dinyatakan terbukti pada dakwaan kedua subsidair yakni menerima duit gratifikasi Rp 78 juta dari selisih harga penjualan mobil dinas berplat merah merk Toyota Kijang tipe LSX Tahun 2002 yang dijual pada tahun 2012 ke Yeddie Kuswandy Direktur PT Jati Galih Semesta.

Atas perbuatannya, Pristono dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 5 bulan kurungan. Vonis ini mengejutkan karena Pristono sebelumnya dituntut Jaksa pada Kejagung dengan hukuman 19 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Sumber : detiknews.com tanggal 23 September 2015.

Penegakan Hukum vs Opini Publik

Penangkapan Novel Baswedan (NB) oleh Bareskrim Polri, ramai diperbincangkan baik di media cetak, media elektronik, media online, maupun media sosial. Berbagai pihak memberikan pendapat dan pernyataan yg berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kepentingannya masing-masing.

Polri melalui Kapolri, Kabareskrim, dan Kadivhumas Polri telah menyampaikan bahwa proses hukum terhadap NB adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain seperti unsur politis, balas dendam, dan sebagainya. Kasus yang menimpa NB sendiri adalah kasus sederhana yakni penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana korbannya menuntut adanya keadilan. Kalau Polri tidak merespon laporan dari korban malah nanti disalahkan. Bukankah dia juga berhak mendapatkan keadilan?

Kasus serupa sudah sekian banyak yang ditangani Polri, lalu kenapa kasus yang ini dipersoalkan? Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Romli bahwa kasus ini sebenarnya kasus biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan, apakah seorang NB kebal hukum sehingga tidak boleh tersentuh hukum? Atau yang lebih luas lagi, apakah KPK tidak boleh tersentuh hukum? Lalu bagaimana dengan tersangka lainnya yang telah menjalani proses hukum, baik di KPK, Polri, maupun Kejaksaan? bukankah semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum? Bukankah kita negara hukum? Mengapa kita menerapkan standar ganda dalam menyikapi kasus ini ? Seolah-olah kalau oknum KPK boleh melakukan pidana, sementara yang lain tidak.

Kalau ada dugaan kasus ini direkayasa atau kriminalisasi, mengapa kita tidak menunggu proses persidangan yang terbuka untuk umum ? Di sana semua bukti akan dibuka, dan kalau benar ini kasus yang direkayasa pasti akan terkuak dan terdakwa akan dibebaskan. Atau alangkah baiknya jika mereka yang melontarkan tudingan itu atau yang berkepentingan  menempuh upaya hukum praperadilan, untuk menguji ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri ? Karena ini proses hukum maka satu-satunya cara untuk meng-counter-nya adalah melalui upaya hukum yang sudah diatur dalam hukum acara, bukan dengan beropini dan membangun opini, sehingga substansi perkaranya malah menjadi kabur, dan bahkan mengintervensi penegakan hukum.

Sepertinya sudah menjadi role mode penegakan hukum di negeri kita, yang dipelopori oleh KPK mulai dari kasus Bibit-Chandra, ketika kasus hukum menimpa mereka maka opini publik segera dibangun bahwa ini adalah sebuah kriminalisasi. Sehingga publik bersimpati dan ramai-ramai membela mereka atas nama pemberantasan korupsi.
Demikian juga ketika KPK menetapkan seorang menjadi tersangka, langsung diumumkan ke publik melalui konferensi pers, sehingga di masyarakat sudah terbentuk opini publik bahwa yang bersangkutan sudah pasti salah, padahal semestinya di persidanganlah tempat untuk membuktikan seorang bersalah atau tidak. Hal ini berbahaya karena hakim yang menyidangkan perkaranya tentu tidak berani memutus perkara bertentangan dengan opini yang sudah terbentuk, karena pasti akan ramai-ramai di-bully oleh “penggiat anti korupsi”. Kalau ini dibiarkan terus terjadi, maka yang terjadi bukan lagi penegakan hukum tapi penegakan opini publik. Kalau demikian adanya, maka kalau ada kasus hukum, kita serahkan saja kepada publik untuk menghakimi, tidak perlu pengadilan, sehingga yang terjadi adalah pengadilan jalanan. Apakah ini yang kita inginkan? (KPK Perlu Belajar dari Polri Tangani Pengaduan Masyarakat
http://brt.st/4BJp)

Istilah kriminalisasi sendiri berarti kasus yang sebenarnya tidak ada, kemudian diada-adakan atau dibuat-buat (direkayasa). Sedangkan kasus yang dipersangkakan kepada NB, korbannya jelas, saksi ada, bukti ada, lalu dari mana kita menyebut ini kriminalisasi? Kalau soal tempusnya yang sudah lama, tidak menjadi soal sepanjang itu belum kadaluarsa. Istilah ini menjadi populer setelah Pimpinan KPK Bibit-Chandra ditetapkan menjadi tersangka, lalu mereka menyebutnya sebagai sebuah kriminalisasi, sehingga publik ramai-ramai meyalahkan Polisi. Kasus itu sendiri akhirnya dideponir oleh Jaksa Agung, setelah Presiden SBY turun tangan. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan apakah kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra terbukti atau tidak karena tidak pernah sampai di pengadilan. Kasus yang dideponir sendiri, sebenarnya secara materiil sudah cukup bukti, namun dikesampingkan demi kepentingan umum.

Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta adanya transparansi dalam proses penyidikan terhadap NB saya kira sudah tepat, dan itu bukanlah bentuk intervensi. Tapi kalau Presidan memerintahkan Polri untuk tidak melakukan penahanan atau bahkan menghentikan penyidikan, itu baru intervensi, yang tentunya tidak dibenarkan menurut hukum. Siapa pun tidak boleh mengintervensi proses hukum termasuk Presiden. Saya heran dengan pihak-pihak – termasuk para pakar dan “ahli hukum” – yang berpendapat bahwa Presiden boleh mengintervensi hukum dan memerintahkan Polri untuk mengehentikan penyidikan. Saya tidak tahu logika hukum mana yang digunakan. Bukankan penegakan hukum harus bebas dari intervensi? Apa jadinya jika semua orang boleh mengintervensi hukum? Kalau itu yang terjadi maka, kita bukan lagi negara hukum, tapi diktator.

Transparansi dalam proses penyidikan sendiri ada batasnya, tidak berarti semua harus dibuka secara detail ke publik. Hal-hal yang sifatnya teknis dan menyangkut materi perkara seperti alat bukti yang dimiliki penyidik, siapa saja saksi yang sudah diperiksa, hal itu tidak perlu dilakukan karena bisa mengganggu proses penyidikan. Materi perkara nanti akan dibuka di depan persidangan, yang semua orang berhak mengetahuinya, dan pihak terdakwa beserta pengacaranya memiliki hak dan kesempatan yang tidak terbatas untuk melakukan upaya pembelaan yang dibenarkan menurut hukum. Saya kira hal ini yang selalu disampaikan KPK ketika ada perkara yang ditangani, untuk menunggu proses persidangan, lalu mengapa ketika hal serupa menimpa oknum KPK, hal ini diabaikan?

Intinya mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang dilakukan Polri, kita boleh mengawal dan memberikan kritik destruktif terhadap Polri, tapi yang lebih penting mari kita mendorong Polri untuk segera menuntaskan proses hukum ini sampai di pengadilan supaya ada kepastian hukum dan keadilan baik bagi NB maupun bagi korbannya. Tentunya Polri juga tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya dalam kasus ini, kalau memang tidak memiliki bukti yang kuat. “Fiat justicia ruat caellum – tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh”.