Nasionalisme

Nilai-nilai Kebangsaan Tidak Dirawat

Jakarta, Kompas – Nilai-nilai nasionalisme yang dibangun pendiri bangsa tidak pernah dirawat dan dihayati. Proses internalisasi atau pembatinan nilai-nilai itu makin luntur dalam perjalanan bangsa. Dengan kondisi seperti itu, pelembagaan demokrasi pun lebih memberi peluang munculnya pemimpin berbasis sumber dana daripada kapasitas manusia.

”Sudah terjadi disorientasi atau reduksi nilai,” kata Mudji Sutrisno, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dalam diskusi ”Ada Apa dengan Republik Ini?” di Redaksi Kompas, Selasa (22/5).

Pembicara lain adalah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, Ketua Badan Kehormatan DPR M Prakosa, Yudi Latif dari Reform Institute, dengan moderator Burhanuddin Muhtadi dari Lembaga Survei Indonesia.

Nilai-nilai ”baik dan benar” berubah atau tergusur dengan nilai-nilai yang sangat pragmatis. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjunjung tinggi pluralisme dan kebinekaan juga semakin tergusur.

Dalam kondisi sekarang ini, bagi Yudi, pelembagaan demokrasi lebih memberi peluang munculnya pemimpin berbasis kemampuan sumber dana daripada kapasitas manusia. Kondisi itu menyulitkan munculnya pemimpin muda dengan idealisme muda.

Yudi menuturkan, pelembagaan demokrasi yang padat modal mewarisi tradisi kepemimpinan patrimonial yang menganggap properti kolektif sebagai milik pribadi. Politik Indonesia dikuasai dinasti politik dan pemodal.

”Saat ini, semua logikanya uang. Nyaris tidak ada perbedaan antara pikiran politisi muda saat ini dan yang lebih tua. Menteri atau pemimpin daerah di era Orde Baru lebih berdasarkan kapasitas pribadi,” tuturnya.

Revrisond menambahkan, fenomena itu terlihat dari latar belakang sejumlah orang yang belakangan disebut sebagai kandidat calon presiden 2014. Mereka umumnya punya usaha di bidang pertambangan.

Tak mengherankan, Prakosa pun mengatakan, kondisi saat ini membuat mereka yang punya kekuasaan cenderung tidak tersentuh hukum. Akhirnya yang terlihat adalah ketidakadilan.

Berbagai ketidakadilan hukum dan kesenjangan sosial belakangan ini, ujar Artidjo, karena ada kesenjangan ideologi hukum dalam perangkat hukum. Paradigma hukum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif, plea bargaining, perlindungan kepada saksi kunci, dan proses penyelesaian perkara kecil melalui prosedur informasi serta mediasi penal.

Kasus-kasus kecil seperti pencurian sandal jepit, kakao, dan piring merupakan kenyataan sehari-hari yang menunjukkan tersumbatnya arus keadilan yang merupakan kebutuhan pokok rohaniah rakyat yang lemah.

UUD 1945 yang telah diamandemen sebenarnya telah memasukkan jaminan hak asasi warga negara dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Namun, jaminan itu belum ditransmisikan ke dalam aturan perundang-undangan di bawahnya seperti KUHP dan KUHAP. Akibatnya penegakan hukum berkeadilan mengalami banyak kendala.

Kendala juga dialami di birokrasi. Namun, reformasi birokrasi umumnya hanya menyentuh tepian masalah. ”Untuk membereskan struktur (birokrasi), perlu komitmen besar, apalagi untuk menyentuh persoalan sesungguhnya,” tutur Eko.

Birokrasi semestinya netral, profesional, dan melayani masyarakat. Ketika birokrasi terkooptasi kekuatan politik, harapan tersebut makin sulit terwujud.

(INA/ANA/FER/ONG/NWO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s